Baku. RU – Pemerintah Azerbaijan mulai memberlakukan larangan menggunakan hijab/jilbab di sekolah bagi siswi mulai tingkat sekolah dasar hingga menengah.
Meski kebijakan ini menuai protes warga muslim di negara itu, namun pemerintah bersikeras untuk memaksakan aturan tersebut, bukan hanya untuk siswi, tapi juga termasuk bagi guru perempuan.
Seorang mahasiswi Indonesia di Baku (ibukota Azerbaijan) menyampaikan bahwa larangan jilbab di sekolah-sekolah itu sebetulnya sudah lama direncanakan. “Baru pada 20 September 2026 kemarin sekolah-sekolah mengumpulkan orang tua para siswa untuk penerapan aturan itu,” kata mahasiswi tersebut, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, pada 15 September 2026 memang dimulai tahun ajaran baru. Siswi-siswi yang masuk kelas menggunakan jilbab diminta untuk menanggalkan, atau keluar dari kelas.
“Pilihannya cuma ada dua mengikuti aturan (menanggalkan jilbab), atau mereka tidak sekolah,” ujarnya.
Aturan pelarangan jilbab bagi para siswa itu, tak bisa dilawan. Karena guru-gurunya juga terikat aturan yang sama.
Pelarangan penggunaan jilbab itu, sementara ini berlaku pada sekolah negeri dari mulai sekolah dasar sampai jenjang menengah atas.
Menurut sumber tersebut, para orang tua yang masih mempertahankan agar putri-putrinya berjilbab saat bersekolah banyak yang tak menerima aturan itu. Tetapi para orang tua, maupun murid-murid yang menolak aturan itu, seperti dipaksa menerima pelarangan jilbab itu.
“Kalau yang berasal dari keluarga yang dia memiliki uang, dia akan memindahkan putrinya untuk ke sekolah swasta,” kata sumber tersebut.
Namun di sekolah-sekolah swasta, pun menurut sumber itu hanya tinggal menunggu waktu akan pelarangan hal serupa. Karena sumber tersebut meyakini, sampai saat ini kampanye negara atas pelarangan jilbab itu mulai menyasar ke institusi-institusi pendidikan lain. Bahkan sampai ke level universitas, dan perguruan-perguruan tinggi.
Di Azerbaijan, 96 persen masyarakatnya adalah Muslim. Kontur keberagaman di negara tersebut dengan komposisi sekitar 20 persen bermahzab Sunni, dan 80 persen berpaham Syiah.
Akan tetapi, pemerintahan di negara yang dipimpin oleh Presiden Ilha Aliyev itu punya mahzab politik yang mengarah ke paham sekularisme dengan partai politiknya Yeni Azerbaycan Pariyasi atau Azerbaijan Baru.
Anak WNI Turut Jadi Korban
Sumbertersebut mengatakan, sejak pelarangan jilbab di Azerbaijan itu menjadi sorotan dunia, sudah ada anak dari warga negara Indonesia di negara itu yang menjadi korban.
“Sudah ada satu anak Indonesia, usianya 12 tahun dan duduk di kelas tujuh yang turut menjadi korban dari larangan tersebut,” katanya.
Selain di sekolah, kebijakan ini juga merambah ke sejumlah kampus. Saat ini, pihak rektorat dari beberapa kampus di negara itu juga mulai mendata mahasiswi yang mengenakan jilbab.
“Dan yang didata itu juga mahasiswi-mahasiswi berjilbab dari negara-negara lain. Termasuk juga kami dari Indonesia,” kata mahasiswi tersebut.
Menurutnya, di kampus tempat ia kuliah, ada sekitar 13 mahasiswa/i Indonesia. “Dan semua mahasiswi dari Indonesia itu memakai hijab,” ungkapnya.
Jika aturan pelarangan berjilbab itu meluas sampai ke level universitas, para mahasiswi diaspora itu pun bakal terikat aturan tersebut.
“Saat ini, aturan larangan menggunakan jilbab itu tidak bisa diprotes, karena akan ada konsukuensi bagi yang menolak, dan akan dianggap sebagai pembangkangan terhadap aturan negara. Beberapa orang yang memprotes sudah ada yang ditangkap, dan baru dibebaskan kalau dia menerima aturan itu,” ungkap sumber tersebut.
Mahasiswi Indonesia yang diwawancarai ini juga mengungkapkan fenomena banyaknya pejabat dari Tel Aviv-Israel di Azerbaijan.
Menurut dia, para pejabat-pejabat zionis itu, sejak beberapa tahun ini menjadikan ruang-ruang pendidikan sebagai salah satu target infiltrasi doktrin untuk penghapusan nuansa-nuansa Islam di negara tersebut.
“Sudah banyak kampus-kampus di sini yang bekerja sama dengan Israel,” kata dia.
Namun, sumber tersebut tak ingin menerka-nerka motif pelarangan jilbab itu karena kemesraan politik antara Azerbaijan dan Israel saat ini. “Kita tidak bisa memastikan itu. Tetapi memang saat ini Azerbaijan dengan Israel itu lagi mesra-mesranya,” ujar sumber tersebut.
Meski pemberitaan internasional terkait pelarangan jilbab ini sudah mendunia, namun media-media lokal tidak punya keberanian menayangkan berita tentang anak-anak sekolah yang menjadi korban.
“Bahkan kami mendengar ada satu jurnalis yang kritis tentang pelarangan jilbab itu, kini sudah menghilang lebih dari 1×24 jam,” kata sumber tersebut.
Dan sejak pekan lalu, pemerintah setempat juga melakukan pemblokiran total atas akses ke media-media sosial (medsos) untuk membungkam para pengkritik.
“Masyarakat muslim di sini berharap Mufti Kaukasus menyampaikan pendapatnya tentang aturan pelarangan jilbab ini. Tetapi sampai sekarang, Mufti Kaukasus belum menyampaikan pendapatnya,” ujar sumber tersebut.(TH05/Republika)
