Jakarta. RU – Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituennya untuk membahas mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN), yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.
Langkah itu diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan sepanjang 2026.
Sejumlah konstituen menawarkan diri menjadi penyelenggara HPN 2027, sementara lainnya mengusulkan Dewan Pers menjadi penanggung jawab dengan pelaksanaan bersama seluruh konstituen.
Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengatakan, perbedaan pandangan tersebut perlu dibahas secara terbuka melalui musyawarah.
“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.
Menurut dia, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 memang menetapkan 9 Februari sebagai HPN, tetapi tidak menyebut lembaga atau organisasi tertentu sebagai penyelenggara.
Keppres tersebut juga masih mengacu pada regulasi pers yang sudah tidak berlaku, sedangkan kehidupan pers nasional saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.
Keputusan mempertemukan konstituen merupakan tindak lanjut rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.
Dalam rapat itu, Dewan Pers juga merencanakan usulan perubahan Keppres Nomor 5 Tahun 1985.
Komaruddin menegaskan, Dewan Pers mengedepankan dialog untuk menentukan format terbaik penyelenggaraan HPN ke depan.
“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegas Komaruddin Hidayat.(*)
