Jantho. RU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 di Aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (11/03/2025).
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Senin kemarin dan berakhir pada hari ini Selasa, dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para perencana di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun Renstra yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Penyusunan Renstra yang baik sangat penting sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pada hari kedua, materi disampaikan oleh Dr. Muhammad Abrar, SE, M.Si., dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Syiah Kuala (USK).
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam perencanaan pembangunan serta perlunya integrasi antara Renstra perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Selain sesi pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, di mana peserta yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Aceh Besar dapat menyampaikan berbagai tantangan dan pengalaman dalam proses perencanaan.
Para peserta juga mendapatkan wawasan tentang metode perencanaan strategis yang lebih adaptif dan inovatif untuk menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Dengan adanya bimtek ini, diharapkan para perencana di Aceh Besar dapat menyusun Renstra yang lebih terarah, berbasis bukti, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif.
“Kami optimis, dengan kolaborasi dan pemahaman yang baik, Aceh Besar dapat memiliki perencanaan yang lebih matang dan implementatif untuk lima tahun ke depan,” tutup Rahmawati.
Bimtek ini menjadi bagian dari komitmen Bappeda Aceh Besar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(*)
