Banda Aceh . RU – Kota Banda Aceh sukses menjadi tuan rumah Rapat Kerja Komisariat Wilayah I APEKSI tahun 2026 yang mempertemukan kepala daerah se-Sumatera, yang kemudian melahirkan rekomendasi berupa 24 Program Kerja Prioritas untuk memperkuat ketahanan kota, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.
Raker yang berlangsung di Anggun Ballroom Muraya Hotel, Senin (20/04/2026), dibuka Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas selaku Ketua Komwil I APEKSI, serta dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, sejumlah pejabat kementerian, dan para wali kota anggota APEKSI Komwil I.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang konsolidasi kepemimpinan kota dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Tema; Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat” bukan sekadar slogan, tetapi kebutuhan nyata kota-kota saat ini,” ujarnya.
24 Program Prioritas
Raker Komwil I APEKSI 2026 ini kemudian menghasilkan 24 program kerja prioritas yang akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Medan.
Program kerja prioritas tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, transformasi digital, serta pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, forum juga menetapkan Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai tuan rumah Raker Komwil I APEKSI tahun 2027, sebagai bagian dari kesinambungan kolaborasi antardaerah.
Perempuan dan Lingkungan Jadi Pilar Ketahanan
Dalam upaya memperkuat ketahanan sosial, Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong keterlibatan perempuan melalui program Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena), serta inovasi lingkungan seperti women collecting point berbasis prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperkuat ekonomi keluarga dan ketahanan sosial masyarakat.
Soroti Isu Iklim dan Keterbatasan Fiskal
Isu perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah juga menjadi tantangan serius.
“Belanja pegawai di banyak daerah sudah mendekati bahkan melampaui 30 persen APBD. Ini membatasi ruang inovasi dan pembangunan,” ungkap Illiza.
Arahan Mendagri: Kota Harus Adaptif
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah kota dalam memperkuat ketahanan daerah.
Menurutnya, kota sebagai pusat pertumbuhan harus mampu beradaptasi cepat terhadap tekanan ekonomi global dan perubahan iklim.
Hasil Raker ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain; pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan, peningkatan kualitas infrastruktur kota, dan membuka peluang ekonomi baru melalui kolaborasi antardaerah/kota yang lebih tangguh menghadapi bencana dan krisis.
Keberhasilan penyelenggaraan Raker Komwil I APEKSI 2026 ini sekaligus menegaskan posisi Banda Aceh sebagai kota yang mampu menjadi pusat pertemuan strategis nasional dan motor penggerak kolaborasi antar pemerintah kota di Indonesia.
Lebih dari sekadar tuan rumah, Banda Aceh tampil sebagai contoh kota yang terus bergerak menuju masa depan yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing.(TA019)
