Banda Aceh. RU – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengangkat refleksi bencana tsunami 2004 dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I APEKSI sebagai pijakan memperkuat kolaborasi antar kota dalam menghadapi tantangan pembangunan dan krisis global, Senin (20/4/2026).
Forum yang berlangsung di Anggun Ballroom Muraya Hotel ini diikuti 126 peserta dari 21 kota se-Sumatera, menjadi ruang konsolidasi strategis bagi para kepala daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih tangguh dan adaptif.
Raker dibuka oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, selaku Ketua Komwil I APEKSI, serta turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, pejabat kementerian, dan para wali kota anggota.
Kolaborasi Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global
Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa tema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat” bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan nyata di tengah kompleksitas persoalan perkotaan saat ini.
“Kota-kota sedang berada dalam fase transisi. Tekanan fiskal, tuntutan layanan publik, hingga percepatan digitalisasi menuntut kita beradaptasi cepat. Kolaborasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan,” ujarnya.
Bersama Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, ia menilai sinergi antar daerah menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya.
Refleksi Tsunami: Pelajaran Ketahanan Kota
Illiza juga mengingatkan kembali tragedi tsunami Aceh 2004 yang menelan lebih dari 170 ribu korban jiwa, termasuk sekitar 60 ribu warga Banda Aceh.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan kota tidak bisa dibangun secara parsial.
“Dari peristiwa itu kami belajar, membangun kota tangguh tidak mungkin dilakukan sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami membuktikan bahwa kekuatan kolektif mampu mempercepat pemulihan dan bahkan mendorong kebangkitan daerah secara lebih kuat.
Dorong Inklusi Sosial dan Inovasi Lingkungan
Dalam aspek sosial, Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong partisipasi perempuan melalui program Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena), serta menghadirkan inovasi lingkungan seperti women collecting point yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dengan penguatan ekonomi keluarga.
Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tantangan Fiskal dan Ancaman Perubahan Iklim
Di sisi lain, Illiza mengungkapkan bahwa keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah kota.
“Belanja pegawai di banyak daerah sudah mendekati bahkan melampaui 30 persen dari APBD. Ini tentu membatasi ruang inovasi dan pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, isu perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana turut menjadi perhatian serius, sehingga menuntut pemerintah kota lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika global.
Perkuat Peran Kota sebagai Motor Pembangunan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah kota dalam memperkuat ketahanan daerah, baik dari sisi fiskal maupun pembangunan.
Menurutnya, kota sebagai pusat pertumbuhan harus mampu beradaptasi cepat terhadap tekanan ekonomi dan perubahan iklim.
Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat kolaborasi antar kota, tetapi juga memberikan manfaat nyata (benefit) berupa peningkatan kualitas layanan publik, ketahanan ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.(TA019)
