Pidie Jaya. RU – Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menerima audiensi Panglima Laot untuk membahas berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat nelayan, Kamis (16/04/2026).
Dalam pertemuan itu, disampaikan sejumlah kendala seperti hilangnya alat tangkap akibat banjir, kerusakan perahu, pendangkalan kuala di Beuracan, Merdu, Lhok Kiran, dan Pante Raja, serta belum tersedianya jetty di beberapa titik pendaratan ikan.
Kondisi tersebut membuat kapal harus transit menggunakan perahu kecil, sehingga meningkatkan biaya dan risiko keselamatan.
Menanggapi hal itu, Sibral menegaskan pemerintah daerah telah mengambil langkah, termasuk mengusulkan bantuan kapal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk pengerukan muara yang mengalami sedimentasi.
Ia juga menyebut telah mengusulkan pengadaan beko amfibi untuk mempercepat normalisasi sungai dan muara.
“Persoalan nelayan adalah prioritas pemerintah daerah. Kita tidak hanya fokus pada pemulihan pascabanjir, tetapi juga memastikan jalur keluar-masuk kapal nelayan kembali normal agar roda ekonomi pesisir bisa bergerak maksimal,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan penguatan kelembagaan adat laut dengan mengajukan dukungan jerih Panglima Laot melalui mekanisme anggaran.
Pemanfaatan kendaraan operasional tidak terpakai juga dibuka lewat skema pinjam pakai atau hibah.
Pembangunan jetty di Pante Raja dan Kuala Beuracan turut didorong karena dinilai penting bagi keselamatan serta aktivitas bongkar muat hasil tangkapan.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Pidie Jaya menyiapkan program Gampong Merah Putih di delapan titik pesisir untuk memperkuat ekonomi maritim berbasis desa dan keberlanjutan sektor perikanan.(*)
