Safaruddin Resmi Dilantik Jadi Sekjen Aspeksindo 2025-2030

Bupati Abdya Safaruddin saat membacakan SK susunan pengurus Aspeksindo periode 2025-2030, pada momen pelantikan, di Hotel Borobudur. Selasa 14 April 2026. [Foto Dok : Prokopim Abdya/rahasiaumum.com]

Blangpidie. RU – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr Safaruddin S Sos MSP, resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025–2030.

Pada kesempatan yang sama, Dr Hj Erlina SH MH yang juga Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, ditunjuk sebagai Ketua Umum organisasi tersebut.

Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2026, dan dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.

Acara tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah kepulauan serta pesisir di Indonesia, bersama pejabat kementerian terkait.

Safaruddin menyatakan pelantikan itu mencerminkan kepercayaan nasional terhadap kepemimpinannya dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dengan karakteristik serta tantangan pembangunan yang beragam.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya untuk mengemban amanah baru di tingkat nasional ini,” kata Safaruddin, Rabu (15/04/2026).

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam memperjuangkan kepentingan kawasan pesisir dan kepulauan di tingkat nasional.

“Aspeksindo berperan menjembatani aspirasi daerah pesisir dengan pemerintah pusat. Saya bersama ketua dan teman-teman pengurus akan memperjuangkan regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir,” ujarnya.

Menurut dia, wilayah kepulauan dan pesisir masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses ekonomi, hingga kerentanan terhadap bencana.

“Ke depan, Aspeksindo harus menjadi wadah yang kuat untuk menyuarakan kebutuhan daerah pesisir dan kepulauan, agar mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan nasional,” tuturnya.

Sebagai Sekjen, Safaruddin menegaskan komitmennya memperkuat peran organisasi dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat, terutama terkait pengelolaan sumber daya kelautan, pengembangan ekonomi berbasis pesisir, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.

“Kita akan berusaha memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi wilayah kepulauan dan pesisir di Indonesia,” katanya.

Dalam kepengurusan nasional periode ini, sejumlah kepala daerah dari Aceh turut bergabung, antara lain Bupati Aceh Selatan Mirwan sebagai Wakil Bendahara Umum dan Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai Ketua Bidang Diplomasi Maritim.

Selain itu, Bupati Simeulue Mohammad N Mikaris ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah I Aceh, didampingi Wakil Bupati Aceh Jaya Safwandi serta Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon.

Posisi Sekretaris Wilayah I diemban Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dengan Wakil Sekretaris Bupati Pidie Sarjani Abdullah bersama Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam.(T018)

Huntara Kementrian PU–PT WIKA, Hunian Asri Penyembuh Duka Penyitas

Kualasimpang. RU – Bagi warga Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang, Hunian sementara (Huntara)...

Ketika MoU Helsinki Kembali Disuarakan di Tengah Revisi UUPA

Banda Aceh. RU – Suasana Anjong Mon Mata di Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh,...

Menata Harapan di Tengah Luka

Bupati Aceh Tamiang. Irjen Pol (P) Drs Armia Pahmi, MH. Bersama masyarakat penghuni Huntara. (Foto dok/rahasiaumum.com/Awelatam)

Menunggu Realisasi di Tengah Pemulihan

Kunjungan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ke Kabupaten Aceh Tamiang kembali menegaskan satu hal;...

Yang Terlewat Kini Dikejar; Pendataan Tahap III Dibuka untuk Warga Terdampak

Di balik angka-angka bantuan, ada satu hal yang paling menentukan: data. Di Aceh Tamiang, pemerintah...