Banda Aceh. RU – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII mengungkap bahwa hilangnya tutupan hutan di Aceh memiliki pola berbeda dibandingkan provinsi lain.
Deforestasi sebagian besar terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL) dan perkebunan rakyat, bukan aktivitas korporasi kayu.
“Aceh berbeda dari Kalimantan, di sini hampir tidak ada perusahaan kayu korporasi. Kehilangan hutan lebih banyak di perkebunan dan PR,” ujar Muhammad Yazid, perwakilan BPKH XVIII, dalam Focus Group Discussion (FGD) “Kehilangan Tutupan dan Dinamika Risiko Bencana di Aceh” di Banda Aceh, Rabu (25/02/2026).
Sejak moratorium penebangan 2007, kegiatan korporasi kayu praktis berhenti, dengan hanya 400 hektare hutan hilang di lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Sementara 230.000 hektare berada di PR atau APL, memungkinkan pemanfaatan legal oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
“Deforestasi di PR memang sah, tetapi perlu dievaluasi karena jika kerusakan berlanjut, ekonomi lokal akan terdampak,” jelas Yazid.
Analisis BPKH menunjukkan 80 persen kehilangan tutupan berada di kawasan hutan, sebagian besar dipicu faktor alam seperti siklon senyar.
Aceh Selatan tercatat memiliki laju deforestasi tertinggi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit.
Dedek Hadi Ismanto, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan DLHK Aceh, menegaskan Aceh masih menjadi penyangga hutan Sumatra dengan luas 3,1 juta hektare atau 22 persen total hutan alam Pulau Sumatra. Meski relatif baik, ancaman degradasi dan fragmentasi tetap ada.
Dedek menekankan pengelolaan hutan tidak bisa hanya berbasis batas administratif.
“Perencanaan harus memperhatikan aliran sungai, karena aktivitas di hulu berdampak langsung ke hilir. Ini penting untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan,” ujarnya.(R015)
