Banda Aceh. RU – Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta instansi terkait mempercepat penanganan pascabencana agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman dan bermartabat.
Arahan itu disampaikan dalam rapat evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci di Banda Aceh, Senin (16/02/2026).
Prioritas utama pemerintah adalah memindahkan warga dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara).
Saat ini telah dibangun 6.060 unit huntara, meski sebagian korban masih bertahan di tenda.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Nasir.
Selain itu, 104 unit hunian tetap telah rampung di Aceh Utara. Bagi warga yang menunggu pembangunan, Dana Tunggu Harian sebesar Rp 600.000 per orang tetap disalurkan.
Nasir juga mengingatkan agar distribusi logistik berbasis data terverifikasi dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos.
“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, 307 dari 309 puskesmas telah beroperasi.
Pemerintah diminta memperkuat layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues, termasuk dukungan trauma healing bagi anak serta perempuan.
Untuk pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 titik mencapai 75 persen. Kebutuhan siswa seperti buku dan seragam diminta segera dipenuhi melalui koordinasi lintas instansi.
Pemerintah juga menargetkan akses jalan desa pulih dalam satu bulan, dengan pemasangan jembatan Bailey yang dituntaskan pada Juli.
Sementara itu, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir guna mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 demi menjaga ketahanan pangan.
Mengantisipasi kenaikan harga, operasi pasar akan digelar. Pemerintah turut mengusulkan kebijakan khusus kepada PLN bagi warga terdampak.
“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan meringankan beban warga,” pungkasnya.
Merespons peringatan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, tim SAR diminta siaga 24 jam serta memperkuat langkah mitigasi.(R015)
