Pemerintah Bangun 1.046 Huntara untuk Pengungsi di Aceh Timur

huntara aceh timur
Pembangunan huntara di Kabupaten Aceh Timur, Senin (12/1/2026). (Foto: Humas Pemkab Aceh Timur)

Idi. RU – Pemkab Aceh Timur menyiapkan pembangunan 1.046 unit hunian sementara (huntara).

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, seluruh data penerima huntara telah diserahkan secara resmi kepada BNPB dan disusun secara rinci berdasarkan nama dan alamat penerima.

“Kami menargetkan huntara sudah dapat ditempati sebelum memasuki bulan suci Ramadhan pada Februari mendatang, sehingga korban banjir dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan layak,” katanya dikutip Selasa (13/01/2026).

Bupati menyebutkan, data hunian sementara mencakup warga terdampak di sejumlah kecamatan, di antaranya Birem Bayeum, Idi Tunong, Indra Makmu, Julok, Pante Bidari, Peureulak Barat, Ranto Selamat, Ranto Peureulak, Peureulak, dan Sungai Raya.

Dengan kelengkapan data tersebut, Pemkab Aceh Timur berharap proses pembangunan hunian dapat segera direalisasikan oleh BNPB, baik untuk hunian sementara maupun hunian tetap.

Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan pendataan korban banjir masih terus dilakukan, dan data tambahan akan dikirimkan secara bertahap menyesuaikan hasil verifikasi di lapangan.

“Saat ini, pembangunan huntara di beberapa wilayah terdampak banjir bandang belum dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah memilih berhati-hati dengan menunggu hasil kajian geologi guna memastikan lokasi hunian aman dari potensi bencana susulan,” katanya.

Kepala BPBD Kabupaten Aceh Timur Syahrizal Fauzi menjelaskan pengkajian geologi lokasi pembangunan huntara tersebut diambil demi mengutamakan keselamatan para pengungsi.

“Pembangunan hunian tidak boleh dilakukan di lahan yang rawan longsor, amblas atau berada di zona berisiko tinggi, khususnya di kawasan bantaran sungai,” katanya.

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil pemetaan struktur tanah oleh tim geologi BNPB. Kajian tersebut mencakup analisis daya dukung tanah serta sistem resapan air untuk memastikan huntara benar-benar layak huni.

“Tidak semua lahan kosong bisa digunakan untuk pembangunan huntara. Aspek keamanan menjadi prioritas utama, sehingga perlu pengkajian tim geologi,” kata Syahrizal Fauzi.

Meski demikian, kata dia, sambil menunggu hasil kajian lengkap, pemerintah mulai membangun sejumlah huntara di lokasi yang dinilai relatif aman berdasarkan penilaian awal.

“Langkah ini dilakukan agar kebutuhan tempat tinggal bagi warga terdampak bencana banjir tetap dapat terpenuhi secara bertahap,” kata Syahrizal Fauzi.(TH05)

Ketika MoU Helsinki Kembali Disuarakan di Tengah Revisi UUPA

Banda Aceh. RU – Suasana Anjong Mon Mata di Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh,...

Menata Harapan di Tengah Luka

Bupati Aceh Tamiang. Irjen Pol (P) Drs Armia Pahmi, MH. Bersama masyarakat penghuni Huntara. (Foto dok/rahasiaumum.com/Awelatam)

Menunggu Realisasi di Tengah Pemulihan

Kunjungan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ke Kabupaten Aceh Tamiang kembali menegaskan satu hal;...

Yang Terlewat Kini Dikejar; Pendataan Tahap III Dibuka untuk Warga Terdampak

Di balik angka-angka bantuan, ada satu hal yang paling menentukan: data. Di Aceh Tamiang, pemerintah...

Saat Dana Stimulan Dipertaruhkan

Kualasimpang. RU – Ketika verifikasi lapangan, tekanan sosial, dan koordinasi birokrasi menentukan nasib bantuan warga...