Aceh Besar. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam penanggulangan bencana.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Syukri A Jalil saat memimpin Apel Siaga Bencana 2025 di Lapangan Bungoeng Jeumpa, Kota Jantho, Kamis (27/11/2025).
“Apel Siaga Bencana 2025 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya.
Dalam amanatnya, pemerintah daerah menekankan perubahan paradigma penanganan bencana dari respons darurat menuju budaya tanggap dan sadar risiko.
Pencegahan serta mitigasi disebut sebagai fondasi utama dalam setiap proses pembangunan di Aceh Besar.
Penegasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2025, yang menilai bencana alam sebagai tantangan serius karena berdampak besar terhadap pembangunan serta membebani pemerintah daerah pada tahap pemulihan.
Prinsip build back better and safer kembali ditekankan sebagai pedoman rehabilitasi.
“Karena Presiden Prabowo menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif pentaheliks, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta media massa. Kolaborasi ini dinilai sebagai kunci utama dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional,” kata Syukri.
Pemkab Aceh Besar mengajak seluruh instansi, perusahaan, dan lembaga terkait untuk mengambil peran aktif sesuai kapasitas masing-masing guna meminimalkan risiko.
Syukri berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat melalui kegiatan ini.
“Melalui apel siaga bencana kali ini, pemerintah daerah berharap seluruh unsur—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media—dapat memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana ke depan,” ucapnya.
Acara ditutup dengan seruan bersama: “Siaga sebelum bencana, tanggap saat bencana, dan cepat pulih setelah bencana.”
Pemerintah optimistis dapat membangun daerah yang lebih tangguh melalui gotong royong dan kolaborasi menyeluruh.
Kegiatan tersebut diikuti unsur pentaheliks, termasuk BPBD Aceh Besar, TNI/Polri, Satpol PP, tenaga kesehatan, TAGANA, dan relawan PMI.(*)
