Aceh Besar. RU – Bupati Aceh Besar Muharram Idris (Syech Muharram) mengajak seluruh pihak, terutama DPRK, memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.
Ia menegaskan hubungan eksekutif–legislatif tetap harmonis. “Kami dalam koridor saling memahami dan saling mengisi,” ujarnya, Jumat (14/11/2025) malam.
Pernyataan itu menanggapi polemik berkas KUA-PPAS Aceh Besar yang belum disampaikan ke DPRK, sementara batas pembahasan menuju pengesahan APBK berakhir 31 November.
Ia menegaskan setiap rupiah harus tepat sasaran.
“Tak ada lagi model copy paste dalam menyusun anggaran, dan jangan sampai kecolongan,” katanya.
Menurutnya, beban belanja 2026 meningkat akibat kebutuhan P3K dan R4 sehingga seluruh OPD diminta menyajikan data pegawai secara akurat.
Ia menekankan transparansi agar tidak ada komponen yang disembunyikan.
Dengan skema anggaran lebih ramping akibat pemotongan TKD, pemerintah kabupaten menerapkan dana Rp 1 miliar per kecamatan serta Rp 1 miliar per dapil melalui OPD terkait ketahanan pangan.
“Dana itu kita jangkar di OPD, terutama OPD yang terkait dengan memperkuat atau mewujudkan ketahanan pangan,” ujarnya.
Program diarahkan pada pembangunan jalan usaha tani, sumur bor, dan irigasi.
“Kita tak bicara apakah wilayah itu kalah atau menang saat pilkada, tetapi untuk pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Keterbatasan anggaran juga membuat TPP dipangkas dari 14 menjadi 12 bulan serta memotong SPPD dan belanja konsumsi.
Adapun pokok pikiran (pokir) DPRK turun sekitar 30 persen menjadi Rp 700 juta.
“Penurunan di Aceh Besar tak terlalu signifikan,” kata Muharram.
Ia menegaskan pokir tidak boleh dipakai untuk SPPD atau publikasi karena alokasi tersebut telah tersedia di Sekretariat DPRK.
“Dengan hati yang tulus saya mengajak semua pihak memahami kondisi riil anggaran. Dengan sinergi eksekutif dan legislatif secara berkelanjutan akan terwujud pembangunan dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.(*)
