Banda Aceh. RU – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh menilai pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik merupakan indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan juru bicara fraksi, Sofyan Helmi, saat menyampaikan pandangan Fraksi PAN terhadap R-APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2025).
“Pembangunan tidak akan bermakna jika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari anggaran yang dikelola pemerintah. Karena itu, kami menekankan pentingnya efisiensi, keadilan, dan pemerataan dalam setiap program pelayanan dasar,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Fraksi PAN mendorong pemerintah kota menjamin alokasi minimal 20 persen APBK benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan kota,” tegas Sofyan.
Pada sektor kesehatan, PAN meminta peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan dengan mengoptimalkan Puskesmas sebagai pusat pelayanan dasar dan memperkuat RSUD Meuraxa agar mampu melayani masyarakat miskin tanpa diskriminasi.
Terkait infrastruktur, PAN menyoroti pentingnya penyediaan air bersih berkelanjutan, perbaikan drainase dan sanitasi untuk mengatasi banjir, serta pengelolaan sampah terpadu melalui program bank sampah dan daur ulang.
Sofyan juga mendorong optimalisasi layanan administrasi kependudukan dan perizinan berbasis digital yang cepat dan bebas pungli, serta pemeliharaan fasilitas publik seperti jalan lingkungan, taman kota, sarana olahraga, dan rumah ibadah.
“Itu semua merupakan bentuk pemerataan hasil pembangunan,” pungkasnya.(TA019)
