Banda Aceh. RU – Fraksi gabungan Partai PPP, PKB, dan Golkar DPRK Banda Aceh menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBK 2026 agar pelaksanaannya benar-benar mengacu pada rencana pembangunan daerah, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Demikian disampaikan juru bicara fraksi, Syarifah Munirah, dalam Rapat Paripurna DPRK, Selasa (11/11/2025).
“Dalam menentukan prioritas program, mestinya berbasis data. Gunakan data statistik dan indikator kinerja. Pastikan kegiatan yang dianggarkan menyentuh masalah utama masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, harga pangan, dan layanan publik,” sebutnya.
Ia juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal.
“Dorong inovasi sumber PAD tanpa membebani masyarakat kecil, misalnya lewat digitalisasi pelayanan, pengelolaan aset, dan kerja sama BUMD,” ujarnya.
Fraksi meminta proporsionalisasi antara belanja langsung dan tidak langsung dengan memperbesar porsi belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Program yang tidak efektif diminta dialihkan ke kegiatan produktif, sementara belanja perjalanan dinas, honorarium, dan seremonial perlu diefisienkan.
Munirah menegaskan perlunya pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan agar aspirasi Musrenbang terakomodasi. Ia juga mendorong transparansi dengan mempublikasikan ringkasan APBK 2026 secara terbuka di situs resmi Pemko.
Fraksi meminta Pemko memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, menindaklanjuti temuan BPK secara tegas, serta menerapkan e-budgeting untuk mencegah manipulasi anggaran.
Selain itu, Pemko diminta berpihak kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.
“Pastikan ada alokasi untuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi lingkungan. Juga dukung pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi, dan sektor padat karya,” pungkasnya.(TA019)
