Perluas Akses Air Bersih, Pemkab Aceh Besar Percepat SPAM Regional

Bupati Muharram Idris pada musyawarah penetapan ganti kerugian lahan pembangunan SPAM Regional Banda Aceh–Aceh Besar di Aula Gedung UDKP, Kecamatan Leupung. Senin 16 November 2026 [Dok. MC Aceh Besar/rahasiaumum.com]

Aceh Besar. RU – Cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Aceh Besar yang baru menjangkau sekitar 40 persen penduduk menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Aceh Besar-Banda Aceh.

Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat, khususnya warga Kecamatan Leupung yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan, untuk mendukung program tersebut.

Ajakan itu disampaikan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah di Aula Gedung UDKP Leupung, Senin (16/11/2026).

“Pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi dengan maksimal. Hari ini kita mencatat Perumdam Tirta Mountala baru mencapai sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Aceh Besar yang mendapatkan layanan air bersih,” ungkapnya.

Menurut Muharram, Aceh Besar memiliki potensi sumber daya air yang besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan SPAM Regional menjadi peluang untuk memperluas layanan air bersih bagi masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh.

“Ini adalah kesempatan bagi kita. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk program SPAM Regional. Ini merupakan investasi untuk masa depan dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten agar lebih fokus dan jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” tegasnya.

Muharram meminta proses pengadaan tanah yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu dapat diselesaikan tahun ini.

Ia meminta pemerintah dan masyarakat membangun komunikasi yang baik serta saling menghormati hak kepemilikan lahan.

“Kita perlu kerja sama yang baik. Masyarakat menghargai upaya pemerintah, dan pemerintah juga harus menghargai kepemilikan serta hak-hak masyarakat. Kalau ada persoalan atau pertanyaan terkait nilai ganti kerugian, mari kita cari jalan keluar melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penilaian ganti kerugian dilakukan tim independen sesuai ketentuan, mencakup tanah, bangunan, dan tanaman di atas lahan masyarakat.

“Tim penilai independen yang akan melakukan penilaian terhadap harga tanah sesuai kondisi di wilayah tersebut. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah juga ikut dinilai,” jelasnya.

Ia berharap nilai yang diberikan sesuai dengan nilai tanah maupun aset lainnya yang dimiliki masyarakat.

“Ini kesempatan untuk kemajuan daerah kita. Kita ingin program ini terlaksana, tetapi tentu harus tetap menghargai hak milik masyarakat. Mari kita bangun kerja sama dan komunikasi yang baik demi kepentingan bersama,” pungkasnya.(*)

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...