Aceh Besar. RU – Cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Aceh Besar yang baru menjangkau sekitar 40 persen penduduk menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Aceh Besar-Banda Aceh.
Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat, khususnya warga Kecamatan Leupung yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan, untuk mendukung program tersebut.
Ajakan itu disampaikan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah di Aula Gedung UDKP Leupung, Senin (16/11/2026).
“Pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi dengan maksimal. Hari ini kita mencatat Perumdam Tirta Mountala baru mencapai sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Aceh Besar yang mendapatkan layanan air bersih,” ungkapnya.
Menurut Muharram, Aceh Besar memiliki potensi sumber daya air yang besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
Pembangunan SPAM Regional menjadi peluang untuk memperluas layanan air bersih bagi masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh.
“Ini adalah kesempatan bagi kita. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk program SPAM Regional. Ini merupakan investasi untuk masa depan dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten agar lebih fokus dan jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” tegasnya.
Muharram meminta proses pengadaan tanah yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu dapat diselesaikan tahun ini.
Ia meminta pemerintah dan masyarakat membangun komunikasi yang baik serta saling menghormati hak kepemilikan lahan.
“Kita perlu kerja sama yang baik. Masyarakat menghargai upaya pemerintah, dan pemerintah juga harus menghargai kepemilikan serta hak-hak masyarakat. Kalau ada persoalan atau pertanyaan terkait nilai ganti kerugian, mari kita cari jalan keluar melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penilaian ganti kerugian dilakukan tim independen sesuai ketentuan, mencakup tanah, bangunan, dan tanaman di atas lahan masyarakat.
“Tim penilai independen yang akan melakukan penilaian terhadap harga tanah sesuai kondisi di wilayah tersebut. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah juga ikut dinilai,” jelasnya.
Ia berharap nilai yang diberikan sesuai dengan nilai tanah maupun aset lainnya yang dimiliki masyarakat.
“Ini kesempatan untuk kemajuan daerah kita. Kita ingin program ini terlaksana, tetapi tentu harus tetap menghargai hak milik masyarakat. Mari kita bangun kerja sama dan komunikasi yang baik demi kepentingan bersama,” pungkasnya.(*)













