Kejar Target APBA 2026 dan 2027, Mualem Tekankan 11 Aksi Konkret

Suasana arahan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting. Minggu 15 November 2026 [Dok. Biro Adpim Stda Aceh/rahasiaumum.com]

Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh menyiapkan langkah percepatan penyelesaian agenda pemerintahan pada akhir 2026 sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sejak awal 2027.

Untuk itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melaksanakan 11 aksi konkret yang telah ditetapkan.

Arahan tersebut disampaikan Mualem saat membuka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Kegiatan diikuti para kepala SKPA dan pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh.

Konsolidasi dipimpin Pj Sekretaris Daerah Aceh Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Taqwallah dan sejumlah pejabat terkait.

Sebelas aksi konkret tersebut terbagi dalam tiga fokus, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelayanan publik.

Untuk APBA 2026, Mualem menargetkan realisasi keuangan di atas 95 persen disertai penyelesaian fisik kegiatan, memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem.

Adapun enam langkah percepatan APBA 2027 meliputi kelengkapan dokumen dan kegiatan, pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026, penerbitan SK pengelola anggaran sebelum 4 Januari 2027, pelaksanaan kegiatan perdana sebelum 7 Januari 2027, serta penandatanganan kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.

“Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” sebut Mualem.

Dua aksi lainnya berfokus pada penguatan kinerja SKPA, terutama pengawalan 12 layanan publik serta pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye,” kata Mualem.

Usai pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA yang diikuti pejabat pengelola anggaran dan pejabat penghubung masing-masing perangkat daerah.

Melalui kegiatan tersebut, setiap SKPA diminta menyusun rencana aksi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar seluruh target pemerintahan dan pembangunan Aceh dapat terlaksana tepat waktu.(R10)

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...