Banda Aceh. RU – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai pemulihan bencana ekologis Aceh yang terjadi pada November 2025 masih berjalan lambat.
Hingga menjelang satu tahun bencana, kepastian pembangunan hunian tetap, relokasi warga, normalisasi sungai, dan pemulihan mata pencaharian korban belum sepenuhnya jelas.
Dalam konferensi pers yang digelar, warung kopi Sirna Galih, di kawasan Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026) sore, koalisi mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional.
Koalisi menilai klaim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Bahkan, bencana kembali terjadi di sejumlah daerah akibat belum tuntasnya pemulihan dan lemahnya mitigasi.
Sepanjang November 2026, tercatat 13 kejadian bencana ekologis di Aceh.
Di Kecamatan Pining, Gayo Lues, lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak, termasuk 96 rumah rusak berat.
Sementara di Pidie Jaya, tanggul darurat Krueng Meureudu kembali jebol dan menyebabkan 17 desa terendam banjir.
Banjir di Aceh Tamiang juga merendam 14 desa dan menyebabkan 365 warga mengungsi.
Berdasarkan data Pusdalops BPBA per 10 November 2026, total 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak bencana.
Koalisi menilai bencana berulang berkaitan dengan kerusakan hutan, daerah aliran sungai (DAS), serta tanggul yang belum dipulihkan secara menyeluruh.
Berdasarkan data acehdata.digdata.id, terdapat 20 DAS di Aceh dalam kondisi kritis.
Kerusakan tertinggi tercatat di DAS Krueng Peusangan sebesar 75,22 persen, Krueng Aceh 64,30 persen, dan Krueng Peureulak 60,76 persen.
Deforestasi juga menjadi perhatian.
Kehilangan tutupan hutan Aceh pada 2025 mencapai 39.687 hektare, meningkat sekitar 274 persen dibandingkan 2024.
Dalam periode 2018-2025, Aceh kehilangan 107.514 hektare hutan.
Koalisi mendesak pemerintah melakukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh, terutama kawasan hulu DAS, menghentikan perusakan hutan, mengevaluasi perizinan, serta menindak pelaku perusakan lingkungan.
Selain persoalan lingkungan, koalisi mempertanyakan kejelasan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebut mencapai sekitar Rp 100 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.
Pemerintah diminta membuka informasi alokasi, realisasi, dan kebutuhan anggaran pemulihan.
Koalisi juga mendesak Pemerintah Aceh secara terbuka menyampaikan keterbatasan kapasitas daerah dan mengusulkan penetapan bencana nasional kepada pemerintah pusat.
Menurut koalisi, penetapan status tersebut diperlukan agar dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur nasional dapat dikerahkan untuk mempercepat pemulihan.
Koalisi yang terdiri dari AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan YKPI itu juga meminta pemerintah memastikan pemenuhan hak korban atas hunian, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian, serta melakukan audit terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan.(R10)
