Banda Aceh. RU – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah pusat saat ini sedang membahas penyelesaian persoalan bendera Aceh (Bintang Bulan), karena masih ada perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
“Pemerintah telah menghimpun dokumen terkait Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan UUPA,” ujarnya dikutip Sabtu (07/11/2026).
Yusril mengingatkan ketentuan mengenai bendera Aceh memang diatur dalam UUPA dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada qanun.
Menurutnya, persoalan bendera kemudian berlarut-larut karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh ketika Qanun Nomor 3 Tahun 2013 dibahas.
“Jadi, kami ingin menyelesaikan persoalan ini. Beberapa alternatif dan beberapa pilihan sudah sering didiskusikan dan didialogkan. Kata akhir nanti tentu ada di tangan Presiden yang akan memutuskan,” katanya.
Yusril mengatakan pemerintah telah melakukan musyawarah dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota DPRA, serta sejumlah tokoh masyarakat untuk mencari jalan keluar.
Ia menegaskan pemerintah pusat tidak mengabaikan persoalan bendera maupun status Blang Padang. Namun, penyelesaiannya membutuhkan proses dan kesepakatan bersama.(TH05)
