Jakarta. RU – Maraknya penyebaran hoaks di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi insan media dan menghadirkan informasi yang akurat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Program kolaborasi meliputi Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersama untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Ia menyebutkan, SMSI memiliki 3.181 media rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dapat mendukung penyebaran informasi pembangunan.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Firdaus juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik.
“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.
Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi.
Menurut dia, media sosial telah mengubah ruang publik karena siapa pun dapat menyebarkan informasi tanpa melalui proses verifikasi seperti di media massa.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengaruh algoritma dalam membentuk pola konsumsi informasi masyarakat.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Menurut dia, masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa kebenaran informasi agar tidak mudah terpengaruh konten yang menyesatkan.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Komaruddin berharap kolaborasi SMSI dan RRI dapat memperkuat ekosistem informasi yang sehat melalui peningkatan kompetensi wartawan, verifikasi informasi, dan penyebaran berita pembangunan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan Dewan Pers, LPP RRI, dan pengurus SMSI pusat.(*)
