Banda Aceh. RU – Penanaman nilai integritas di lingkungan keluarga menjadi salah satu kunci pencegahan korupsi.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, dalam bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan itu diikuti Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama istri serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan istri masing-masing.
Dalam pemaparannya, Ibnu menegaskan, keluarga dapat menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk korupsi apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak diterapkan.
Menurut dia, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang.
“Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” kata Ibnu.
Ia juga memaparkan data tindak pidana korupsi periode 2004 hingga triwulan III 2026 yang mencapai 1.892 kasus.
Gratifikasi dan penyuapan menjadi modus terbanyak dengan 1.170 kasus, disusul korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 452 kasus.
Selain itu, Ibnu menjelaskan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yakni kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, serta benturan kepentingan dalam pengadaan.
Sementara itu, Taufik mengatakan, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum.
Integritas, menurut dia, harus dibangun sejak lingkungan keluarga melalui kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian yang dicontohkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.
Taufik mengapresiasi KPK RI atas penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi.
Ia juga menitipkan tiga pesan kepada peserta, yaitu menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kejujuran, menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, serta menjadi teladan bagi anak-anak.
“Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengarkan nasihat,” demikian pesan Taufik dalam sambutannya.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab,” pungkas Taufik.(R10)
