Banda Aceh. RU – Keterwakilan unsur Aceh dinilai perlu diperkuat dalam Desk Koordinasi Aceh agar kebijakan pemerintah pusat lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam rapat pembentukan pengurus Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara virtual, Senin (14/09/2026).
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.
Fadhlullah mengusulkan agar lebih banyak unsur Aceh dengan kapasitas setingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilibatkan dalam perangkat kerja Desk Koordinasi Aceh.
“Kami menyarankan banyak dimasukkan dari Aceh sekelas Forkopimda agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat sesuai dengan masukan Aceh, sesuai kemauan daerah,” kata Fadhlullah.
Dalam rancangan struktur, Desk Koordinasi Aceh terdiri atas Dewan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Desk, Sekretaris, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Analisis.
Terdapat pula enam subdesk yang menangani bidang politik dan pemerintahan, keamanan, hukum dan HAM, infrastruktur dan kewilayahan, sosial-ekonomi dan SDM, serta media dan komunikasi.
Menurut Fadhlullah, keterlibatan langsung unsur daerah penting agar komunikasi pusat dan Aceh berjalan dua arah.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Karena itu, masukan dari Aceh perlu diperkuat dalam desk ini,” ujar Fadhlullah.(R10)
