Banda Aceh. RU – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh menyoroti rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang hingga Agustus 2026 baru mencapai Rp250,4 miliar atau 57,44 persen.
Catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh terkait laporan Banggar atas R-KUA-PPAS Perubahan APBK 2026, Senin (31/08/2026).
Banggar meminta Wali Kota melalui TAPK menyiapkan strategi untuk mengejar target PAD hingga akhir tahun.
Anggota Banggar dari Fraksi Nasdem, Hj. Efiaty Z, juga menyoroti persoalan infrastruktur, parkir, kesehatan, serta rendahnya serapan anggaran sejumlah OPD.
“Terhadap masih ditemukannya sisa galian akibat pekerjaan pada ruas jalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, Badan Anggaran meminta kepada dinas/instansi terkait untuk mengembalikan ke kondisi awal ruas jalan dimaksud sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Begitu pula dengan keberadaan kabel (utilitas) yang semrawut,” kata Efiaty.
Banggar meminta Dinas Perhubungan mengkaji skema parkir berlangganan untuk mengoptimalkan PAD.
Dinas PUPR diminta memantau tanggul yang rusak, sedangkan RSUD Meuraxa perlu memperkuat perencanaan obat agar tidak terjadi kekosongan maupun penumpukan.
Kinerja aparatur dan rendahnya serapan anggaran juga diminta dievaluasi.
Pemerintah Kota didorong melakukan pemetaan kompetensi, penguatan kapasitas, serta menerapkan prinsip the right person in the right position.
Banggar turut menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dan rendahnya kehadiran anggota TAPK dalam rapat pembahasan.
“Namun secara keseluruhan tingkat kehadiran anggota TAPK masih di bawah 50% dari 21 (dua puluh satu) orang tim. Kehadiran ini bukan hanya kewajiban administratif, melainkan wujud penghormatan terhadap mekanisme demokrasi dan perjuangan bersama demi kepentingan warga Kota Banda Aceh. Semoga hal ini juga dapat menjadi atensi dari Saudari Wali Kota,” tuturnya.
Banggar juga mendukung program Banda Aceh Academy (BAA) dengan catatan kurikulum harus sesuai kebutuhan dunia kerja dan mendukung inkubasi bisnis.(RSR12)
