Nagan Raya. RU – Ratusan warga Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, menggelar aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Jembatan Besi Beutong Ateuh, Minggu (30/08/2026).
Massa yang didominasi perempuan membentangkan dan mengibarkan puluhan bendera Bulan Bintang.
Warga datang secara spontan tanpa koordinator aksi.
Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap aparatur dan pemerintah daerah yang dinilai tidak cukup melindungi wilayah adat serta kelestarian Hutan Beutong dari ancaman aktivitas pertambangan.
Mengenakan pakaian dan kaus berwarna hitam bertuliskan “Stop Tambang Beutong, Tanah Khasong”, massa menegaskan penolakan terhadap eksplorasi dan eksploitasi yang dinilai dapat mengancam ruang hidup masyarakat.
Sejumlah warga secara bergantian menyampaikan aspirasi.
Mereka meminta pemerintah menghentikan dan mencabut seluruh izin eksplorasi pertambangan di kawasan Beutong Ateuh.
“Kami berdiri di atas jembatan ini bukan hanya untuk berteriak, tapi untuk memastikan anak cucu kita masih bisa menghirup udara bersih dan meminum air yang tidak tercemar. Tanah Beutong Ateuh adalah tanah indatu, bukan untuk dijual kepada korporasi tambang!” teriak salah seorang orator.
Kaum perempuan menjadi bagian utama dalam aksi tersebut.
Salah seorang ibu rumah tangga meminta pemerintah daerah dan pusat tidak memaksakan penerbitan maupun pelaksanaan perizinan pertambangan.
“Sampai kapan pun kami menolak kehadiran tambang di Beutong Ateuh. Jika perizinan tetap dipaksakan, kami emak-emak dan seluruh warga siap berada di garis terdepan untuk menghalangi alih fungsi hutan kami menjadi area tambang.”
Warga juga menilai pembangunan melalui kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberadaan hutan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat.
“Kami menegaskan komitmen seluruh masyarakat untuk mempertahankan tanah kelahiran dari ancaman pengerusakan lingkungan. Hutan Beutong adalah benteng kehidupan kami, bukan wilayah eksploitasi,” ujar orator lainnya.
Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.
Namun, warga menegaskan tuntutan mereka tidak berubah, yakni penghentian dan pencabutan seluruh izin eksplorasi pertambangan di kawasan Beutong Ateuh.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat menindaklanjuti aspirasi tersebut serta mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan terkait kawasan Beutong Ateuh.(*)
