Jakarta. RU – Di tengah derasnya arus informasi mengenai eskalasi demonstrasi yang berpotensi memunculkan distorsi situasi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta.
Program tersebut menjadi langkah strategis SMSI untuk memperkuat peran pers dalam merawat desa sebagai bagian dari upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Umum SMSI Pusat Drs Firdaus, MSi, mengatakan desa harus ditempatkan sebagai garda depan sekaligus etalase negara, bukan entitas yang dinomorduakan.
“Saya setuju Desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,” ujar Drs Firdaus, MSi, Kamis (27/08/2026) malam.
Pengukuhan itu sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Jakarta tetap aman dan kondusif.
Keyakinan tersebut disampaikan Hasyim S Djojohadikusumo yang hadir sebagai keynote speaker dalam dialog nasional seusai prosesi pengukuhan.
“Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,” ujar Hasyim.
Menurut Hasyim, kegiatan tersebut bukan sekadar memberikan konfirmasi mengenai kondisi Jakarta, melainkan menjadi kesaksian langsung atas situasi yang berlangsung.
“Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testemoni nyata di sini (Jakarta-red) aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif, dan sangat bagus,’’ ucap Hasyim.
Pokja Newsroom Jaga Desa untuk tahap awal melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Kelima daerah itu ditetapkan sebagai proyek percontohan sebelum program diperluas secara nasional.
“Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” papar Firdaus.
Dalam dialog tersebut, Hasyim yang juga dikenal sebagai pengusaha di berbagai sektor serta salah satu penasihat ekonomi Presiden menekankan pentingnya tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” cetus Hasyim.
Ia secara khusus menyoroti fenomena informasi yang disampaikan secara terpotong atau lepas dari konteks.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat menimbulkan distorsi terhadap kebijakan pemerintah yang tengah menjadi prioritas.
Sebagai bagian dari upaya memperoleh perspektif langsung dari kalangan akademisi, Hasyim mengatakan pihaknya telah mengagendakan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.
“Sebagai penasehat Presiden masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,” tambahnya.
Dorongan Pembenahan Gedung Dewan Pers
Dalam kesempatan yang sama, Firdaus menyampaikan usulan mengenai kondisi Gedung Dewan Pers yang dinilai sudah tidak representatif.
Menurut dia, gedung tersebut memiliki posisi penting sebagai episentrum kehidupan pers nasional, tetapi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh konstituen Dewan Pers.
“Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka (Konsituen) terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,” urai Firdaus.
Usulan itu mendapat respons positif dari Hasyim. Ia menyatakan akan menindaklanjutinya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang, kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Mekomdigi, Meutya Hafid,” ujar Hasyim.
Pernyataan tersebut mendapat aplaus dari peserta yang memenuhi Hall Dewan Pers.
Lebih dari 100 peserta dan undangan menghadiri kegiatan tersebut.
Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog nasional yang menghadirkan Prof Dr Achmad Riyad U.B, PhD, Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta pakar ekonomi dan perbankan.
Diskusi berlangsung kritis dan interaktif dengan dipandu Prof Dr Albertus Wahyu Rudhanto, MC, guru besar dari PTIK.(*)
