Sekda M. Nasir Pimpin KORPRI Aceh 2025–2030, Dorong ASN Lebih Adaptif

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah saat menyerahkan petaka kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh, M. Nasir, masa bakti 2025–2030. Selasa 14 Juli 2026 [Dok. Biro Adpim Setda Aceh/rahasiaumum.com]

Banda Aceh. RU – Penguatan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pemerintahan dan pelayanan publik menjadi perhatian utama setelah Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030.

Pelantikan tersebut dilakukan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/07/2026).

Pada kesempatan yang sama, turut dikukuhkan jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh.

Muhammad Nasir mengatakan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai wadah yang menaungi seluruh ASN dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Nasir.

Menurut dia, kualitas birokrasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Karena itu, ASN perlu terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

Nasir menegaskan, penguatan kinerja ASN juga harus berjalan seiring dengan nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh.

“Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” ujar Nasir.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menyebut ASN sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri.

“Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara,” kata Prof. Zudan.

Ia menjelaskan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada dalam tanggung jawab ASN sehingga perannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

“Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Prof. Zudan juga menyampaikan empat program utama KORPRI ke depan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Menurut dia, seluruh program tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan utama KORPRI, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

“Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.(R10)

UPAH YANG TERTAHAN DI TANAH HUNTARA

PULUHAN pekerja pada proyek pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara...

SAAT PENYINTAS MEMBANGUN HUNTARA, HAK MEREKA MASIH MENUNGGU

DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit...

Open House Idul Adha Istri Gubernur Aceh di Pedalaman Aceh Barat

Meulaboh. RU – Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Gampong Keutambang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis...

Kisah Haru Jemaah Haji Subulussalam, Dilepas dan Disambut Wali Kota di Tanah Suci

MAKKAH – Suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti perjalanan jemaah haji asal Kota Subulussalam yang...

Menjaga Rasa Tradisi dari Dapur Rumahan Lamlhom

Aceh Besar. RU – Aroma gula merah dan santan masih kerap menguar dari dapur-dapur rumahan...