Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh segera menyiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) untuk dibahas bersama SKK Migas pada 23 Juni 2026.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/06/2026).
Menurut Nasir, pembahasan revisi PoD akan melibatkan berbagai pihak agar mewakili kepentingan masyarakat Aceh.
Langkah itu merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta pada 10 Juni 2026.
Nasir menegaskan Pemerintah Aceh tidak menolak proyek Lapangan Gas Tengkulo maupun investasi Mubadala Energy.
Sebaliknya, pemerintah mendukung penanaman modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menekan angka pengangguran.
Karena itu, revisi PoD diarahkan agar sejalan dengan program hilirisasi yang menjadi visi pembangunan Aceh.
Pemerintah Aceh mengusulkan penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat melalui skema onshore pipelining untuk diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.
“Gubernur Mualem mendorong Blok Andaman berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya,” kata Nasir.
Ia menilai fasilitas darat akan memberikan manfaat ekonomi lebih besar karena mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah lebih banyak dibandingkan fasilitas terapung di lepas pantai.
Usulan tersebut menjadi dasar permintaan revisi terhadap PoD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026.(R015)
