Jakarta. RU – Dampak Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh kembali menjadi sorotan di tengah kritik efektivitasnya terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun menegaskan Dana Otsus merupakan instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh.
Hal itu ia sampaikan saat menerima Anugerah Tokoh Inspiratif Nasional 2026 dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hall Dewan Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (18/06/2026).
Nasir menyebut Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terus memperjuangkan keberlanjutan Dana Otsus. “Itulah sebabnya, Gubernur Mualem berupaya keras memperjuangkan Dana Otsus,” katanya.
Ia juga menegaskan seluruh jajaran Pemerintah Aceh mendukung percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Kita semua di Pemerintah Aceh wajib menjalankan intruksi Gubernur Mualem. Seluruh komponen masyarakat Aceh memberi dukungan kepada Gubernur Mualem, termasuk dari DPR Aceh,” ujarnya.
Menjawab kritik terkait dampak Otsus, Nasir merujuk data penurunan kemiskinan Aceh.
“Kurun waktu 18 tahun, angka kemiskinan Aceh turun sekitar 16 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, saat awal Otsus diberlakukan, angka kemiskinan Aceh berada di sekitar 28 persen, bahkan diperkirakan mencapai 32 persen jika termasuk dampak tsunami.
Saat ini, kata dia, turun menjadi sekitar 12 persen.
“Artinya penurunannya mencapai 16-20 persen, itu sangat signifikan,” imbuhnya.
Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan turun hingga 6 persen pada 2030. Karena itu, Nasir menilai dukungan Dana Otsus masih sangat penting.
“Kita meminta Dana Otsus 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional,” katanya.
Terkait pengangguran, Nasir menyoroti revisi UUPA yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan program hilirisasi.
Ia mencontohkan pengembangan migas di Blok Andaman, khususnya Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Ia menjelaskan perbedaan konsep pengolahan migas antara fasilitas terapung (FPSO) dan fasilitas darat di KEK Arun, Lhokseumawe.
“Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal serta multiplier effect lainnya,” katanya.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai,” ujarnya.
Nasir menambahkan, pengolahan di darat juga akan mendorong pertumbuhan industri lain dan membuka lapangan kerja baru.
“Jadi, Blok Andaman ini menjadi salah satu faktor yang berefek pada penurunan angka pengangguran,” ujarnya.(*)
