Meulaboh. RU – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) Aceh Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Senin (15/06/2026) sore.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan masyarakat.
Dalam aksi itu, massa membentangkan poster berisi tuntutan serta sindiran terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemborosan APBN, serta apa yang mereka sebut sebagai “Rezim CEO MBG”.
Koordinator aksi, Muhammad Nakrib, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap situasi nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Massa aksi menilai berbagai kebijakan pemerintah hari ini lebih banyak membebani masyarakat dibanding menghadirkan solusi nyata atas persoalan ekonomi dan kebebasan sipil,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, GERAM menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, mencabut Undang-Undang Polri, menghentikan militerisme di ranah sipil serta intimidasi terhadap pers, serta mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui dan mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Ia menegaskan aksi tersebut dilakukan secara damai, terbuka, dan konstitusional sebagai bagian dari hak demokratis warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan serta menjaga ruang demokrasi agar tidak dibungkam oleh kepentingan kekuasaan dan oligarki politik.
“Demokrasi tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” jelasnya.
“Keadaan ekonomi hari ini tak lain adalah efek dari kebobrokan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, maka dari itu kami mendesak pemerintahan untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam pengelolaan uang negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” sambungnya.
Ia menambahkan, jika aspirasi tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar hingga seluruh tuntutan dipenuhi.(IA03)
