Kutacane. RU – Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry merespons aksi pemblokiran jalan yang dilakukan warga Kecamatan Ketambe, terkait belum terealisasinya bantuan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir.
Salim mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mempercepat penanganan pascabencana dan realisasi program hunian bagi warga terdampak.
Menurut dia, pembahasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir masih terus berlangsung bersama BNPB.
“Saat ini saya sedang bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Bapak Jarwansah. Semoga dengan duduk bersama ini dapat menghasilkan langkah-langkah yang baik untuk kemajuan Aceh Tenggara, terutama bagi masyarakat korban banjir,” ujar Salim, seperti diberitakan rahasiaumum.com, Minggu (07/06/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong percepatan program penanganan pascabencana yang selama ini menjadi harapan masyarakat terdampak.
Menurut Salim, koordinasi dengan BNPB diharapkan dapat membuka jalan bagi percepatan pembangunan hunian sementara maupun hunian permanen yang dibutuhkan warga.
Respons tersebut muncul setelah warga Kecamatan Ketambe melakukan aksi pemblokiran jalan pada Sabtu, 6 Juni 2026 sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian pembangunan huntara dan huntap meski waktu pascabanjir telah berlangsung cukup lama.
Melalui aksi tersebut, warga meminta pemerintah segera memberikan kejelasan terkait bantuan tempat tinggal bagi korban banjir.
Masyarakat berharap hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera menghasilkan keputusan konkret sehingga warga terdampak memperoleh kepastian hunian yang layak.(AFW016)
