Jantho. RU – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) terus berupaya menghidupkan kembali peran lembaga tersebut sebagai wadah pemberdayaan perajin lokal sekaligus pusat promosi produk unggulan daerah.
Hal ini mengemuka dalam rapat pembahasan program kerja bertema “Pengembangan Lokasi Wisata Sejarah—Budaya—Syariat Terpadu” yang berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Selasa (16/09/2025).
Dalam rapat itu juga dipaparkan rencana pengembangan fasilitas Dekranasda secara bertahap.
Tahun 2026 ditargetkan pembangunan booth kuliner dengan konsep drive thru, restoran, coffee shop, pusat jajanan UMKM, serta area bermain anak.
Kemudian pada tahun 2027, pengembangan berlanjut dengan pembangunan pusat souvenir, ikon Rumoeh Aceh, dan panggung pertunjukan seni budaya.
Tahun 2028 ditargetkan berdiri museum kerajinan sejarah dan budaya, sedangkan pada tahun 2029 akan dilakukan penyempurnaan manajemen dan sistem pengelolaan sehingga Dekranasda benar-benar menjadi pusat ekonomi kreatif terpadu.
Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), yang hadir langsung dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap ide-ide pengembangan tersebut.
Menurutnya, Dekranasda memang seharusnya menjadi pusat perdagangan souvenir dan produk unggulan daerah, bukan sekadar gedung yang terbengkalai.
“Ide ini sangat luar biasa dan saya sepakat. Selama ini Dekranasda kurang mendapat perhatian, padahal Aceh Besar ini adalah gerbang masuk Provinsi Aceh bahkan Asia Tenggara. Jika wajah depan daerah kita saja tidak tertata, tentu akan mengurangi nilai citra daerah di mata pengunjung,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti kondisi fisik Gedung Dekranasda yang menurutnya perlu direvitalisasi.
“Gedung ini harus dipola ulang. Kita bisa memperindah dengan pencahayaan lampu pada malam hari, tapi jangan sampai pada siang hari terlihat muram. Dekranasda harus punya wajah baru yang membanggakan,” ucapnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang intensif, dan kolaborasi lintas sektor.
Ia menyinggung pula soal asrama mahasiswa Aceh Besar yang selama ini juga kurang terurus, sebagai contoh perlunya perhatian menyeluruh terhadap aset daerah.
“Terkait tenaga kerja, kita akan upayakan penambahan. Saya juga menerima banyak proposal dari masyarakat yang ingin bekerja di sini. Namun yang lebih penting, harus ada transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pembenahan kepengurusan agar lebih solid,” tandasnya.
Ia juga mengusulkan agar segera dipasang papan nama (famplet) Dekranasda dengan hiasan lampu serta konten visual yang dinamis.
“Ini akan menjadi daya tarik awal sekaligus informasi bagi masyarakat bahwa Gedung Dekranasda benar-benar berfungsi,” ujarnya.(*)
