Jantho. RU – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menerima kunjungan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Irjen Pol Edi Mardianto SIK MSi terkait dengan pemantauan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di ruang Bupati Aceh Besar, Kamis (11/09/2025).
Kunjungan kerja tersebut merupakan perintah langsung dari Mendagri Prof Tito Karnavian.
Selama beberapa hari terakhir, Mendagri memerintahkan pejabat Eselon I untuk melakukan pemantauan kegiatan Siskamling yang ada di daerah-daerah, termasuk di Provinsi Aceh dan sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Edi Mardianto menjelaskan, kunjungan kerja ke Aceh itu merupakan tindak lanjut dari perintah Mendagri tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.
Dijelaskannya, SE Mendagri tersebut setidaknya memuat tiga hal pokok, yaitu meningkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda, serta mekanisme pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas).
“Sesuai arahan Mendagri pelaksanaan SE ini harus diterapkan dengan mengedepankan peran serta partisipasi masyarakat secara luas, wadahnya adalah Satlinmas dan instrumennya adalah Siskamling,” kata Irjen Pol Edi Mardianto.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyambut baik Surat Edaran Mendagri terkait pemantauan Siskamling itu.
Menurutnya, di Aceh Besar juga akan menerapkan Program Pageu Gampong (Pagar Gampong) yang bertujuan meningkatkan ketahanan, keamanan dan ketertiban di kawasan gampong.
Program tersebut juga guna mencegah pencurian, narkoba, serta kejahatan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengharapkan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Apalagi, Aceh merupakan daerah yang baru dilanda musibah gempa dan tsunami, serta konflik. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah pada semua lini dan secara merata menjadi dambaan seluruh masyarakat.
“Intinya, masyarakat Aceh saat ini membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi dari Pemerintah Pusat,” pungkas Muharram Idris.(*)
