Lhokseumawe. RU – Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, SH MH bersama Plt. Sekretaris Daerah, A. Haris, S.Sos, melakukan pemantauan langsung ke lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di kompleks Gedung Diklat, Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, Selasa (24/06/2025).
Dr. Sayuti sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Gedung Kemensos, Jakarta, Jum`at (13/6) membahas terkait rencana awal pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Dalam pemantauan lokasi tersebut, Wali Kota Sayuti Abubakar menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya jangka panjang Pemko Lhokseumawe dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan inklusif.
“Sekolah Rakyat nantinya diharapkan dapat menjadi instrumen penting demi pemerataan akses dan mutu pendidikan, sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lhokseumawe secara luas,” ujar Sayuti Abu Bakar.
Program Sekolah Rakyat berangkat dari inisiatif Pemko Lhokseumawe untuk mengatasi kemiskinan melalui pendidikan berbasis keadilan sosial.
Sekolah ini dirancang khusus untuk anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni mereka yang tergolong dalam kondisi ekonomi paling rentan.
Melalui pendidikan formal, pembentukan karakter, serta pelatihan keterampilan vokasional, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyediakan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan ini akan dikembangkan menjadi pusat pendidikan inklusif yang tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga menjadi ruang pengembangan potensi diri dan kehidupan sosial anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Plt. Sekretaris Daerah, A. Haris, S.Sos, yang turut hadir dalam pemantauan tersebut, menyampaikan bahwa pemerintah kota siap mendukung seluruh tahapan pembangunan, mulai dari pengajuan lahan, penyusunan dokumen teknis, hingga pelibatan lintas sektor.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Sekolah Rakyat adalah salah satu upaya nyata Pemerintah Kota untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan,” jelas Haris.
Pasca pemantauan lokasi, Pemko Lhokseumawe akan melanjutkan proses dengan perencanaan teknis dan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat, dunia pendidikan, dan mitra pembangunan lainnya.
Program ini terbuka untuk kolaborasi multisektor demi memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi di lapangan.(*)
