Banda Aceh. RU – Salim Syuhada JA, Menteri Hubungan Antar Lembaga/Pemerintah Mahasiswa UBBG, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memberikan solusi yang konkret untuk mengembalikan 4 pulau milik Aceh yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang.
Menurut Salim Syuhada JA, pengalihan 4 pulau tersebut merupakan ancaman serius bagi kedaulatan dan integritas wilayah Aceh, Minggu (15/06/2025).
“Tanyo Aceh tahormati persaudaraan, tapi ata Aceh tetap ata Aceh,” ujarnya, yang berarti “Kami orang Aceh menghormati persaudaraan, namun punya Aceh tetap punya Aceh”.
Salim Syuhada JA juga menambahkan bahwa Gubernur Aceh harus melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Aceh tanpa kompromi.
“Saya rasa hari ini seluruh elemen masyarakat Aceh harus sama-sama mengawal keputusan Mendagri dan satu suara, karena pemerintah pusat telah semena-mena dalam mengambil keputusan tanpa adanya keterbukaan dan kesepakatan,” tegasnya.
Sebagai salah satu DPH Pemerintah Mahasiswa UBBG, Salim mendesak agar Gubernur Aceh dan DPRA melakukan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Segera melakukan tindakan yang real terkait pengalihan 4 pulau di Aceh Singkil
- Mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan SK Mendagri yang menyebutkan wilayah tersebut sebagai milik Sumatra Utara
“Besar harapan saya kepada Gubernur Aceh dan DPRA harus lebih komitmen dan selalu menjadi pelindung dan merangkul masyarakat Aceh dalam menghadapi ancaman ini,” pungkas Salim Syuhada JA.
Pemerintah Mahasiswa UBBG berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan meminta pemerintah daerah serta lembaga legislatif untuk bertindak cepat dan tepat.(T014)
