Jantho. RU – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (04/02/2025).
Rakor yang turut diikuti unsur Forkopimda, Kepala OPD dan anggota TPID Aceh Besar tersebut, turut dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama dalam Pengawasan Perizinan Daerah yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pj Bupati Iswanto mengatakan, Rakor itu bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Juga optimalisasi perizinan dan mempermudah perizinan baik tingkat pusat maupun daerah.
“Rakor yang kita ikuti hari ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan efektif. Selain itu, juga terkait optimalisasi perizinan dan mempermudah perizinan baik tingkat pusat maupun daerah,” jelas Iswanto.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendukung langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan dalam forum itu.
“Kami berkomitmen untuk terus berupaya mengendalikan inflasi melalui berbagai program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, kerja sama dalam pengawasan perizinan daerah akan semakin memperkuat transparansi dan kepatuhan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, guna menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kita harus terus memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, terutama dengan memastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, serta kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional. Selain itu, pengawasan perizinan daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan,” ujar Menteri Dalam Negeri.
Kemendagri menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi dan pengawasan perizinan daerah harus terus dilakukan secara berkelanjutan, demi menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.(rel)
