Banda Aceh. RU – Tawaran pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, hingga anak buah kapal (ABK) diduga menjadi modus perdagangan orang di Aceh.
Polda Aceh kini menangani empat laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan delapan korban dan delapan terduga pelaku.
Wadirreskrimum Polda Aceh AKBP Andi Rahmansyah mengatakan, tiga laporan ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat.
Tiga kasus telah memasuki tahap penyidikan dan satu masih dalam penyelidikan.
“Total ada empat laporan TPPO yang saat ini kami tangani. Tiga laporan ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat,” kata Andi dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Menurut Andi, para terduga pelaku memiliki peran sebagai perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat.
Korban dijanjikan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, termasuk sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan mengejar para pelaku yang terlibat hingga seluruhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Andi, didampingi Kasubdit IV Renakta Kompol May Diana Sitepu.
Andi mengatakan, penanganan TPPO menjadi salah satu prioritas kepolisian melalui program Quick Wins 8 Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Penanganan perkara ini juga melibatkan BP3MI dan DP3A Aceh.
Ia mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan bergaji besar tanpa kejelasan legalitas. Calon pekerja migran diminta menggunakan jalur resmi.
Masyarakat yang mengetahui perekrutan tenaga kerja ilegal dapat melapor ke kepolisian atau melalui Call Center 110.(R10)













