Tapaktuan. RU – Seorang ayah asal Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan berinisial SK (56), yang terbukti memperkosa anak kandungnya sendiri, dihukum 200 bulan atau setara 16 tahun 8 bulan oleh Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.
Selain itu, ia juga kehilangan seluruh kekuasaannya (hak asuh) sebagai orang tua setelah Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan mengabulkan permohonan pencabutan hak pengasuhan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.
Putusan itu menjadi langkah hukum untuk memastikan anak korban tidak lagi berada di bawah kekuasaan ayah yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya.
Pelaksana Harian (Plh) Kasi Intelijen Kejari Aceh Selatan, Muhammad Ridho SH MH mengatakan, permohonan pencabutan hak asuh dikabulkan dalam persidangan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pada Kamis (05/11/2026).
“Langkah hukum ini dilakukan demi memberikan perlindungan penuh kepada anak korban sekaligus memastikan kepentingan terbaik bagi masa depan dan keselamatan anak,” ujar Muhammad Ridho, Sabtu (14/11/2026).
Melalui penetapan perkara Nomor 85/Pdt.P/2026/MS.Ttn, Hakim Said Nurul Hadi memutuskan mencabut seluruh kekuasaan SK sebagai ayah terhadap anak perempuannya yang berinisial I.
Hak pengasuhan anak selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada ibu kandung korban berinisial S.
SK sudah dinyatakan bersalah dalam perkara pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, menurut Kejari Aceh Selatan, hukuman pidana saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan anak korban. Karena itu, Jaksa Pengacara Negara menempuh langkah hukum lanjutan melalui permohonan pembebasan kekuasaan orang tua.
Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pertimbangan hukum tersebut juga diperkuat dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah wa an-Nazha’ir fi al-Furu’, yang menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.
Hakim turut mempertimbangkan prinsip maqasid syariah, khususnya hifdz nafs, yakni kewajiban menjaga keselamatan jiwa manusia, termasuk melindungi kondisi mental dan psikologis anak dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupannya.
“Untuk menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa maupun mental anak, maka mencabut kekuasaan termohon sebagai orang tua merupakan tindakan preventif terbaik,” kata Muhammad Ridho mengutip pertimbangan hakim.(TH05)
