Jakarta. RU – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026.
Pengunduran diri Gibran ini dilakukan di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa pendidikan Gibran di luar negeri memenuhi persyaratan pendidikan minimal untuk pencalonannya.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Terkait siapa yang akan menggantikan Gibran untuk mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal sebagai UU MD3.
“Calon pengganti itu harus dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Untuk diketahui, koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 terdiri dari sembilan partai politik. Koalisi tersebut mencakup partai parlemen (DPR RI), yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Selain itu, terdapat partai nonparlemen dan partai lainnya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, dan PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur).
Yusril mengatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden saat ini tengah dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut. Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
“Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari. Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi presiden setelah menerima surat pemberitahuan DPR bahwa eh MPR bahwa terjadi kekosongan wakil presiden dan presiden diminta untuk menyerahkan dua nama, ya, kepada MPR, itu diberi tenggang waktu selama 14 hari,” jelasnya.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026,” ujarnya.(TH05/Republika)
