West Bank. RU – Faksi-faksi Palestina dan Kantor Media Pemerintah di Gaza menuntut pembubaran Dewan Perdamaian (Board of Peace). Mereka menyatakan bahwa dewan tersebut telah gagal menangani krisis kemanusiaan di Gaza.
Dilansir Palestine Chronicle pada Jumat (13/11/2026), mereka mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan untuk bertindak guna melindungi warga sipil, mencabut blokade, serta memastikan penyaluran bantuan dan perlengkapan tempat tinggal.
Mereka juga menyerukan demonstrasi massal di berbagai penjuru dunia pada Sabtu (14/11/2026) dan Minggu (15/11/2026) untuk menuntut diakhirinya blokade Israel terhadap Gaza.
Seruan tersebut mendesak para demonstran untuk menekan pemerintah mereka agar mengambil langkah nyata guna melindungi warga sipil Palestina serta menjamin akses terhadap makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya di tengah genosida yang terus berlangsung oleh Israel di Gaza.
Faksi-faksi tersebut menyatakan Israel bertanggung jawab atas blokade yang terjadi, serta menuduh pemerintah Amerika Serikat dan pihak internasional lainnya telah memberikan perlindungan politik yang memungkinkan krisis ini terus berlanjut.
Pada Sabtu (7/11/2026) lalu, berbagai faksi dan kekuatan Palestina menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Mereka juga menyalahkan pihak yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian” beserta utusannya, Nickolay Mladenov, karena dianggap melindungi Israel dan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mengungkapkan bahwa ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi kini harus menghadapi hujan dan cuaca dingin di dalam tenda-tenda yang tergenang air, tanpa perlindungan yang memadai, pemanas, maupun kebutuhan pokok.
Mereka mendesak Dewan Perdamaian untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggarannya, serta meminta Komite Nasional untuk Administrasi Gaza agar segera memulai kinerjanya di wilayah tersebut.
Faksi-faksi tersebut juga meminta para mediator dan pihak penjamin untuk memastikan masuknya setidaknya 600 truk bantuan setiap hari, yang membawa pasokan kemanusiaan, material tempat tinggal, hunian sementara (rumah portabel), serta peralatan pertahanan sipil.
Mereka mendesak komunitas internasional untuk memaksa Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Mereka memperingatkan bahwa keterlambatan dalam penyaluran bantuan esensial akan membuat keluarga-keluarga pengungsi semakin rentan terhadap cuaca dingin, penyakit, dan penderitaan.(TH05/Republika)
