Pemko Banda Aceh Berhentikan Tidak Hormat Mantan Kepala Inspektorat

Suasana konferensi pers terkait pemberhentian tidak hormat terhadap mantan Kepala Inspektorat berinisial FD sebagai PNS. Jumat 13 November 2026 [Dok. rahasiaumum.com/R10]

Banda Aceh. RU – Pemerintah Kota Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat berinisial FD sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat.

Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, pada Jumat (13/11/2026) menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut pemeriksaan tim yang dibentuk pemerintah kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil pemeriksaan menyatakan FD memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian meminta pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang pada 4 Oktober 2026 merekomendasikan pemberhentian FD.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang pemberhentian tidak dengan hormat FD sebagai PNS.

Sementara itu, terkait perkara dugaan jarimah liwath yang turut melibatkan FD, Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh M Rizal mengatakan, penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.

Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.

Hal itu karena belum adanya pengaturan konkret mengenai perilaku yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Pemko Banda Aceh menilai perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap Qanun Jinayat bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait guna memperjelas regulasi serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan syariat Islam.

Pemko menegaskan, pemberhentian FD menjadi bagian dari komitmen penegakan disiplin dan integritas ASN tanpa terkecuali, termasuk pejabat yang pernah menduduki jabatan strategis.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat menghormati proses hukum, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi.(R10)

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...