Banda Aceh. RU – Pengalaman gempa bumi dan tsunami 2004 menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui finalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang diharapkan menjadi pedoman operasional saat keadaan darurat.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka uji publik finalisasi penyusunan dokumen RPKB di Aula Bapelkes Aceh, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun masukan untuk memperjelas pembagian tugas, memastikan kebutuhan penanganan di lapangan terakomodasi, serta memperkuat tindak lanjut melalui pelatihan, simulasi, koordinasi, dan evaluasi berkala.
Kegiatan itu dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, Head of National Program Siap Siaga Safrizal Sofyan, unsur Forkopimda, OPD, TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait.
Illiza mengapresiasi BNPB, BPBD, perangkat daerah, tim fasilitator, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut.
“Bagi Kota Banda Aceh, persoalan kebencanaan bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita memiliki pengalaman besar dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004,” ujar Illiza.
Ia menjelaskan, Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan dan 90 gampong dengan luas sekitar 61,36 kilometer persegi.
Sebagai kota pesisir dengan sejumlah wilayah dataran rendah, Banda Aceh menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, hingga kebakaran.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah kota telah menjalankan edukasi kebencanaan melalui program Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada 12-14 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menyasar 12 sekolah, terdiri dari delapan SMP dan empat SD, dengan materi pengenalan bencana, penyelamatan diri, prosedur evakuasi, dan simulasi.
Penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) juga terus didorong agar masyarakat di tingkat gampong mampu mengenali risiko, melakukan pencegahan, dan merespons keadaan darurat.
Illiza menegaskan, RPKB tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus dapat digunakan sebagai panduan ketika bencana terjadi.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa yang harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” kata Illiza.
Menurut dia, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD, melainkan juga pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, relawan, dan masyarakat.
Ia juga meminta perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan, menjadi perhatian dalam perencanaan.
Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa evakuasi, pengungsian, layanan kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, dan komunikasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan RPKB harus menjadi dokumen operasional yang memuat pemetaan sumber daya, personel, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
“Dalam dokumen RPKB yang hari ini Bapak Ibu periksa semua, di RPKB itu isinya yang utama, lokasinya di mana? Pak Kapolres punya apa? Punya truk berapa untuk evakuasi masyarakat? Perahu karet ada berapa? Standby-nya di mana? Personelnya, nomor teleponnya siapa berapa?” ujar Abdul Muhari.
Dengan pemetaan tersebut, koordinasi dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi.
“Begitu terjadi bencana, Bu Wali, Pak Sekda, Pak Asisten, tinggal lihat ini nomor HP-nya ada nih. Telepon, itu tolong perahu di sana, perahu di sini. Pemetaan sumber daya inilah yang harus ada di dokumen RPKB. Untuk semua jenis bencana,” katanya.
Abdul Muhari juga menjelaskan perbedaan RPKB dan Rencana Kontingensi (Renkon).
RPKB memuat pemetaan sumber daya, personel, serta kebutuhan penanganan untuk berbagai jenis bencana. Sementara Renkon disusun secara lebih spesifik berdasarkan jenis bencana tertentu.
“Kalau untuk semua pemetaan sumber daya, pemetaan personel, pemetaan apa yang kurang instruksinya itu ada di RPKB. Kalau sudah masuk satu spesifik jenis bencana namanya Renkon. Ini harus dimiliki dan disebarkan nanti di seluruh OPD,” ujarnya.(R10)
