Banda Aceh. RU – Penyerapan anggaran yang belum maksimal menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Ia meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 agar tidak ada dana yang tersisa dan harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
Selain APBA, Mualem juga menyoroti pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai perlu dioptimalkan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Mualem secara virtual dalam rapat pimpinan bersama para kepala SKPA di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).
Mualem menegaskan, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan dan diawasi secara serius.
Ia mengingatkan agar SKPA terus mendorong percepatan belanja sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” tegas Mualem.
Ia juga meminta agar sejumlah program hibah, pembangunan masjid, dan dayah dipersiapkan dengan baik, terutama dari sisi regulasi, sehingga pelaksanaannya tidak terkendala aturan.
Secara khusus, Mualem meminta staf khususnya, Taqwallah, terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim.
Ia turut mengingatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah agar memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran.
“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Terkait dana TKD, Mualem meminta agar pemanfaatannya dioptimalkan, termasuk dengan memperbanyak belanja pembangunan jembatan Bailey yang banyak dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh.
Menurut dia, kebutuhan jembatan Bailey cukup tinggi sehingga pembangunan infrastruktur tersebut perlu mendapat perhatian dalam percepatan belanja daerah.
“Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.
Permintaan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan dukungan anggaran bagi Aceh tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.(R10)
