Banda Aceh. RU – Bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026, yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
Pemerintah Aceh didesak mengambil peran aktif mendorong investigasi dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (09/11/2026).
Selain investigasi bentrokan, Komnas HAM juga meminta pemerintah memperjuangkan kepastian hukum terkait bendera Aceh.
Anis menegaskan, bentrokan tersebut tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal.
Ada persoalan sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri sebagai bagian dari akar masalah.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Menurut Anis, Pemerintah Aceh harus memiliki sikap yang jelas dalam mendorong penyelesaian kasus, termasuk memastikan tanggung jawab terhadap korban dan keluarganya.
Mereka saat ini menunggu kepastian penyelesaian melalui jalur hukum.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Ia menekankan, pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan kasus.
Pemerintah harus aktif memastikan proses investigasi berjalan serta hak korban atas keadilan dan pemulihan terpenuhi.
Anis juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.
Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Aceh dan pihak terkait perlu diperkuat agar penanganan korban tidak terabaikan.
Pertemuan tersebut dihadiri Pj Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Kesbangpol Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara dari Komnas HAM hadir Anis Hidayah, Plh Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Menanggapi desakan tersebut, Pj Sekda Aceh Taufik mengatakan, pemerintah daerah akan menampung seluruh masukan Komnas HAM dan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik.(R10)
