Banda Aceh. RU – Pemulihan lahan pertanian dan perkebunan terdampak bencana di Aceh terus dipercepat menjelang akhir 2026.
Hingga 26 Oktober 2026, serapan anggaran pemulihan sawah rusak ringan hingga sedang mencapai 62,1 persen, sementara lahan rusak berat dan infrastruktur pendukung masih membutuhkan perhatian.
Hal itu dibahas dalam pertemuan Staf Khusus Gubernur Aceh Junaidi (Nektu) dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, Senin (26/10/2026).
Nektu turut mendampingi kelompok tani dari Subulussalam untuk menyampaikan aspirasi terkait percepatan pemulihan.
“Masih ada sawah yang belum tertangani maksimal, terutama yang rusak berat. Jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung juga perlu perhatian. Dari sisi perkebunan, komoditas kelapa sawit, kakao, kopi, pinang, dan lainnya masih memerlukan dukungan,” kata Nektu.
Azanuddin menyatakan pihaknya akan mempercepat pelaksanaan program sesuai kemampuan dan kewenangan yang tersedia.
“Kami berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan sisa waktu sekitar dua bulan ini,” ujarnya.
Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat, perkebunan terdampak bencana mencapai 60.438 hektare.
Sebanyak 40.968 hektare di antaranya masuk fasilitasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dengan proses yang meliputi pendataan calon petani dan calon lokasi (CPCL), pembibitan, serta penyaluran bantuan.
Rinciannya meliputi kopi seluas 30.189 hektare di lima kabupaten, kakao 9.054 hektare di 10 kabupaten, kelapa 1.230 hektare di tujuh kabupaten, dan karet 495 hektare di dua kabupaten.
Adapun pemulihan sawah rusak ringan hingga sedang seluas 40.852 hektare dibagi dalam dua tahap, yakni 28.211 hektare pada tahap pertama dan 12.641 hektare pada tahap kedua.
Infrastruktur pendukung yang dibangun mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 unit bangunan konservasi, 300 unit jaringan irigasi tersier, dan 106 unit jalan usaha tani. Capaian setiap kegiatan bervariasi.
Untuk sawah rusak berat, pemerintah Aceh akan mengupayakan dukungan fasilitasi dari Kementerian Pertanian pada 2027. Sementara itu, program pemulihan tahun ini terus dipercepat.
“Kami terus mengimbau kepada dinas kabupaten/kota untuk terus mendampingi dan memacu kelompok tani serta pihak TNI untuk dapat terus bekerja maksimal,” kata Azanuddin.(R10)
