Jakarta. RU – Polemik sanksi pemberhentian penuh terhadap Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, memunculkan kembali perdebatan mengenai tata kelola Hari Pers Nasional (HPN) dan keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraannya.
Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, menilai keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 itu tidak hanya menyangkut persoalan internal organisasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers.
“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Makali menyoroti Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026 yang menempatkan HPN sebagai program strategis PWI.
Menurut dia, perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan internal organisasi dan kepentingan pers nasional.
Ia menjelaskan, usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 disampaikan Firdaus pada 18 Juni dan 10 Juli 2026 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI.
Karena itu, usulan tersebut merupakan aspirasi kelembagaan, bukan persoalan pribadi.
“Perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan organisasi dalam menilai tindakan seseorang ketika yang bersangkutan menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi lain. Persoalan ini harus dilihat secara proporsional, dengan mempertimbangkan kedudukan kelembagaan masing-masing,” ujarnya.
Makali juga merujuk Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional yang menetapkan 9 Februari sebagai HPN.
Menurutnya, mekanisme penentuan organisasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan pemangku kepentingan pers.
Selain itu, SMSI meminta evaluasi HPN 2026 di Banten, terutama terkait keterwakilan delegasi, distribusi akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), serta kesempatan organisasi lain tampil dalam acara utama dan pemberian penghargaan yang dihadiri Presiden.
Makali menyebut kuota undangan delegasi SMSI berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.
“HPN seharusnya menjadi ruang bersama bagi seluruh konstituen Dewan Pers. Karena itu, aspek keterwakilan, distribusi fasilitas, transparansi anggaran, dan kesempatan berpartisipasi perlu dikelola dengan prinsip keadilan,” katanya.
Untuk memperbaiki tata kelola HPN, SMSI mengusulkan pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan secara transparan dan proporsional.
“Dewan Pers perlu memfasilitasi kesepakatan bersama mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN. Apakah melalui kepanitiaan bersama atau sistem rotasi, yang terpenting adalah adanya transparansi, keadilan, dan keterlibatan seluruh konstituen,” ujar Makali.
Ia berharap polemik tersebut menjadi momentum konsolidasi pers nasional untuk memperkuat kemajemukan dan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkasnya.(*)
