Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap proses perubahan nomenklatur kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh.
Dukungan itu disampaikan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik, ST, M.Si, saat menerima silaturahmi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim, SKM, M.Kes., beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/09/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Safrina memaparkan perkembangan sejumlah program BKKBN Aceh, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia.
Ia juga meminta dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh siap mendukung proses tersebut.
Menurut dia, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.
Selain persoalan kelembagaan, Taufik menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh.
Keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui sekaligus mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat memperoleh informasi yang memadai.
Ia juga mengingatkan perlunya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program.
Keselarasan informasi antarlembaga diperlukan agar kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, serta menghindari tumpang tindih.
“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujarnya.(R10)
