Meulaboh. RU – Realisasi keuangan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tiga Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Barat hingga September 2026 masih tercatat nol persen.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Pra-Rapat Pimpinan (Rapim) terkait realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan BKK tahun 2026, tahun ini terdapat 39 paket yang sumber anggarannya berasal dari DAK dan BKK.
Total pagu untuk seluruh paket tersebut mencapai Rp31.541.750.000. Baca Juga: Realisasi Keuangan DOKA 2 SKPK di Aceh Barat Nihil, Sekda Perintahkan Termin Paket-paket tersebut dikelola oleh enam SKPK, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), DP3AKB, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perkim dan BPKD.
Dari total pagu tersebut, Rp21,5 miliar bersumber dari dana DAK, sedangkan Rp10 miliar berasal dari dana BKK. Sementara itu, total realisasi keuangan DAK dan BKK tahun 2026 di Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini baru mencapai 30,60 persen atau sebesar Rp9.650.523.635.
Dari enam SKPK yang mengelola anggaran tersebut, tiga di antaranya belum menunjukkan realisasi keuangan. Ketiganya yakni BPBD, Dinas Perkim dan BPKD.
Pada BPBD Aceh Barat terdapat tiga paket yang bersumber dari dana BKK dengan total pagu Rp3 miliar.
Kemudian, Dinas Perkim memiliki dua paket yang bersumber dari dana BKK dengan total pagu Rp6.614.500.000. Sedangkan BPKD mengelola satu paket bersumber dari BKK dengan pagu Rp385.500.000.
Dengan demikian, hingga September 2026, ketiga SKPK tersebut masih belum mencatatkan realisasi keuangan dari paket yang bersumber dari dana BKK.(TH05)
