Pemkab Abdya Usulkan Penanganan Erosi Krueng Babahrot

Kr Babahrot
Erosi di sungai Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.[ Foto: Dok warga/Rahasiaumum.com]

Blangpidie. RU – Erosi yang terjadi di sepanjang aliran Krueng Babahrot telah mengancam lahan perkebunan masyarakat di Dusun Lhung Mane, Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Gerusan aliran sungai secara perlahan mengikis lahan warga yang berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Merespons kondisi tersebut, Bupati Abdya, Dr Safaruddin, mengatakan pemerintah daerah telah mengoordinasikan dan mengusulkan penanganan erosi Krueng Babahrot kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

“Penanganan erosi Krueng Babahrot sudah kami usulkan baik di tingkat daerah, provinsi maupun di tingkat pusat,” kata Safaruddin, Senin (24/08/2026).

Ia menjelaskan, penanganan erosi Krueng Babahrot dilakukan melalui dua langkah, yakni penanganan jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk kebutuhan mendesak, Pemkab Abdya akan melakukan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), termasuk normalisasi sungai.

Sementara untuk penanganan secara menyeluruh, pemerintah daerah telah mengusulkannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Aceh serta Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Abdya, Rahwadi, mengatakan pembangunan pengaman tebing di Desa Cot Seumantok membutuhkan anggaran cukup besar.

Menurutnya, pembangunan pengaman tebing sepanjang 2.500 meter diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp70,657 miliar.

Karena kebutuhan tersebut jauh melampaui kemampuan APBK, Pemkab Abdya mengusulkannya kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

“Penanganan menyeluruh butuh anggaran besar, makanya kita minta bantu ke Pemerintah Pusat dan Pemprov Aceh,” sebut Rahwadi.

Proyek pengaman tebing sepanjang 2.000 meter tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp60,185 miliar. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan pengaman tebing di dua kawasan tersebut, untuk menjaga lahan produktif masyarakat sekaligus mengurangi risiko banjir dan longsor.(TH05)

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...

UPAH YANG TERTAHAN DI TANAH HUNTARA

PULUHAN pekerja pada proyek pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara...

SAAT PENYINTAS MEMBANGUN HUNTARA, HAK MEREKA MASIH MENUNGGU

DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit...