Banda Aceh. RU – Seorang warga menjadi korban tembakan oleh aparat keamanan saat terjadi kerusuhan pada peringatan ke-21 Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/08/2026).
Warga tersebut mengalami sobek pada bagian kening yang membuat darah mengucur menutupi sebagian wajahnya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh pun mengecam tindakan represif aparat keamanan tersebut.
Insiden yang diwarnai pelepasan tembakan itu terjadi di tengah momentum yang seharusnya menjadi ajang refleksi perdamaian dua dekade lebih pascakonflik Aceh.
Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menyatakan kerusuhan yang meledak selama peringatan berlangsung bukan peristiwa berdiri sendiri, melainkan akumulasi persoalan yang lebih panjang.
“Aksi massa ini harus dibaca sebagai bagian dari persoalan yang lebih panjang dan tidak berdiri sendiri,” kata Azharul dikutip Minggu (16/08/2026).
Ia menjelaskan, tindakan represif itu sudah terlihat sejak sebelum acara berlangsung, dimana personel TNI menggelar razia terhadap warga di sepanjang rute dari sejumlah kabupaten menuju Banda Aceh menjelang peringatan digelar.
Pemeriksaan yang digelar oleh TNI menandakan adanya kecurigaan berlebihan terhadap warga negara sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, aksi massa seperti pengibaran bendera saat peringatan seharusnya dipandang sebagai luapan kekecewaan warga selama bertahun-tahun, termasuk kekecewaan atas lambannya pemulihan pascabanjir yang melanda Aceh pada November 2025. Kekecewaan itu, semestinya direspons dengan dialog, bukan kekerasan.
Ia juga menyoroti pelepasan tembakan ke udara oleh aparat keamanan saat membubarkan massa.
Langkah tersebut dinilai berlebihan dan berpotensi membuka kembali trauma masa lalu, mengingat Aceh pernah menyandang status daerah operasi militer dengan tingkat kekerasan aparat yang tinggi.
“Aparat negara semestinya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menghadapi masyarakat, terlebih dalam sebuah momentum yang seharusnya menjadi perayaan perdamaian,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Hari Damai Aceh tidak boleh dimaknai sekadar seremoni berhentinya konflik bersenjata.
Menurutnya, peringatan ini seharusnya menjadi pengingat bahwa negara masih punya pekerjaan besar memutus mata rantai kekerasan dan ketidakadilan agar tidak diwariskan ke generasi berikutnya.
Atas dasar itu, KontraS Aceh menyampaikan enam tuntutan. Pertama, menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap warga dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan penghormatan HAM.
Kedua, tidak menjadikan rakyat kambing hitam atas situasi yang terjadi.
Ketiga, membuka ruang dialog yang bermakna agar kekecewaan masyarakat didengar, bukan diperlakukan sebagai ancaman.
Keempat, mengungkap dan mendokumentasikan secara menyeluruh data korban kekerasan selama peringatan berlangsung.
Kelima, menuntaskan agenda perdamaian Aceh dengan melihat implementasi MoU Helsinki dan agenda turunannya dari perspektif korban, keadilan, HAM, dan kesejahteraan masyarakat.
Keenam, menjadikan Hari Damai Aceh sebagai momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni tahunan.(TH05)
