Banda Aceh. RU – Peringatan Hari Damai Aceh tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diperingati secara bersahaja dan dihadiri banyak tokoh penting.
Kali ini, peringatan ke-21 Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, malah diwarnai kerusuhan parah yang merusak fasilitas di masjid kebanggaan Rakyat Aceh itu, bahkan satu warga dilaporkan terkena tembakan aparat.
Tokoh penting yang menjadi simbol perdamaian Aceh seperti Wali Nanggroe PYM Tgk Malik Mahmud A- Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) tidak terlihat ikut merayakan hari bersejarah tersebut, karena kedua tokoh itu saat ini diketahui sedang berada di luar negeri.
Informasi diperoleh, Tgk Malik Mahmud saat ini sedang berada di Singapura, sedangkan Mualem di Penang, Malaysia.
Peringatan Hari Damai Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026 yang awalnya diisi dengan doa dan zikir pun berubah menjadi kerusuhan akibat luapan emosi masyarakat yang tidak puas dengan capaian kinerja pemerintah saat ini.
Massa pun mengajukan 10 tuntutan kepada Pemerintah sebagai bentuk penyampaian aspirasi dalam momentum 21 tahun berakhirnya konflik Aceh.
“Komitmen MoU Helsinki yang ditandatangani 21 tahun lalu itu, hingga kini hanya sebatas lips service untuk sekedar menyenangkan hati masyarakat Aceh, tanpa menyentuh substansi perbaikan kesejahteraan rakyat,” kata Koordinator aksi massa, Tgk Muslim At-Thahiry.
Karena itu, massa mengajukan 10 tuntutan yakni; mendesak seluruh pihak, khususnya TNI, Polri dan kejaksaan, menghormati dan berkomitmen terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah serta tunduk pada qanun, fatwa dan tausiyah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
Massa juga mendesak Pemerintah Aceh segera melahirkan qanun tentang penggunaan media sosial yang sesuai dengan syariat Islam dan kearifan lokal.
Mereka juga menolak berkembangnya LGBT, HIV/AIDS, PSK, judi, game online serta penyakit masyarakat lainnya.
Selanjutnya, Gubernur Aceh dan DPRA didesak mengembalikan kelembagaan Wilayatul Hisbah di bawah Dinas Syariat Islam serta memperkuat kelembagaannya dengan qanun.
Massa turut menuntut Pemerintah Pusat segera mengembalikan tanah wakaf Blang Padang Banda Aceh kepada Masjid Raya Baiturrahman tanpa syarat.
Di sektor sumber daya alam, massa mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi migas, tambang emas dan pungutan liar.
Mereka juga meminta pembatalan pemasangan pipa gas Andaman ke Pulau Jawa serta memberikan manfaat sumber daya alam seluas-luasnya kepada masyarakat Aceh, termasuk dengan memasang instalasi pipa gas ke rumah-rumah masyarakat.
Massa turut mendesak Pemerintah Pusat segera memperbaiki seluruh infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana hidrometeorologi agar tidak menambah penderitaan dan kemiskinan masyarakat Aceh.
Selain itu, seluruh elemen masyarakat Aceh, mulai ulama, santri, keuchik, mukim, majelis adat, pengusaha, pemuda, ormas/OKP hingga tokoh masyarakat, diajak bersatu mendukung pelaksanaan syariat Islam dan amar makruf nahi mungkar.
Dalam tuntutan terkait sejarah dan status Aceh, massa pun mendesak PBB dan dunia internasional segera mengembalikan status quo ante bellum (keadaan sebagaimana adanya sebelum perang) untuk Aceh.
Mereka juga mendesak PBB mengadili para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Aceh, melalui Mahkamah Pidana Internasional.
Pada tuntutan terakhir; apabila seluruh poin tersebut tidak dilaksanakan, massa meminta PBB dan dunia internasional menyelenggarakan self-determination right di Aceh.
“Apabila poin-poin di atas tidak dilaksanakan, kami meminta dan mendesak PBB (UN) dan dunia internasional untuk menyelenggarakan self-determination right di Aceh,” ujar Tgk Muslim At-Thahiry.(TH05)
