Jakarta. RU – Pidato kenegaraan dan nota keuangan Presiden Prabowo Subianto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026 menuai sorotan dari sejumlah akademisi. Berbagai program yang disampaikan oleh presiden dalam kesempatan itu pun dipertanyakan.
Sorotan tersebut disampaikan oleh akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) melalui keterangan yang dikutip Minggu (16/08/2026). Mereka menyatakan bahwa lebih banyak klaim sepihak yang disampaikan ketimbang laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
”Dalam pidato disebutkan telah mendirikan 10 ribu koperasi desa dalam waktu singkat menuju 30 ribu. Lalu kalau sudah berdiri, apa artinya? Disebutkan berurutan seolah-olah keberhasilan, padahal belum tentu ada hubungannya,” ucap Asfinawati, anggota FIAD.
Ia juga menyayangkan karena Presiden Prabowo tidak menyinggung soal kualitas program yang sudah berjalan.
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu menyebut, retorika presiden yang menggarisbawahi perlindungan bagi rakyat tidak bersesuaian dengan fakta.
Menurut Asfin, dalam kepemimpinan Prabowo ada ribuan orang ditangkap dan diadili setelah berunjuk rasa.
Lewat keterangan yang sama, Sulistyowati Irianto menyampaikan bahwa pidato presiden tidak secara utuh membicarakan berbagai masalah yang terjadi dalam 2 tahun terakhir.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyangsikan metoda pengambilan data dan pemilihan fakta yang diungkap dalam pidato.
Hal senada disampaikan oleh Bivitri Susanti. Dia menyebut ada berbagai klaim dengan statistik yang dipaparkan dalam pidato presiden.
Menurut dia, klaim tersebut wajib hukumnya untuk dilakukan fact checking atau dibandingkan dengan realita. Berbagai klaim itu, kata Bivitri, menggambarkan model penyusunan kebijakan yang FIAD kritisi selama ini. Yakni melemahnya peran ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan publik.
”Misalnya, banyak sekali klaim proyek Makan Bergizi Gratis sukses besar, tanpa dicek terlebih dahulu soal masalah yang ditimbulkan,” ujarnya.
Masalah yang dimaksud oleh Bivitri terdiri atas persoalan dalam pengelolaan program, korupsi, sampai keracunan makanan sekitar 40 ribu anak.
Selain itu, dia menyorot klaim tentang swasembada. Menurut dia, swasembada yang disebut oleh prabowo tidak lantas mengatasi persoalan stabilitas harga pangan.
Lebih lanjut, Vid Adrison menyampaikan ada beberapa misleading dalam pidato tersebut. Diantaranya penekanan pada pertumbuhan ekonomi secara makro yang tidak membicarakan distribusi pendapatan dari pertumbuhan tersebut terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah.
”Contoh lain adalah investasi 1.000 triliun atau berapa itu, yang diklaim menciptakan 1,4 juta lapangan pekerjaan. Bagaimana memverifikasi angka tersebut, apakah itu ekonomi formal atau informal? Apakah angka tersebut memang berasal dari investasi itu atau secara alamiah lapangan kerja terbuka karena faktor lain,” bebernya.(TH05/MSN)
